Kecamatan Tambora di Jakarta Barat ditetapkan sebagai salah satu wilayah dengan jumlah Rukun Warga (RW) kumuh terbanyak di Jakarta pada Kamis (7/5/2026). Dilansir dari Megapolitan, kondisi ini dipicu oleh persoalan ekonomi warga yang masih berfokus pada upaya bertahan hidup sehari-hari.
Camat Tambora, Pangestu Aji, mengungkapkan bahwa mayoritas warga di wilayahnya bekerja sebagai pedagang yang menghadapi tantangan finansial besar. Berdasarkan data kewilayahan, sekitar 40 persen penduduk Tambora berada dalam kelompok ekonomi menengah ke bawah.
"Mereka pedagang, orangtuanya apa segala macam. Jadi mau mikirin untuk yang baik udah susah deh, yang penting untuk mikirin gimana hari ini, besok dan depannya tuh agak susah, hari ini gimana dulu nih," ujar Pangestu Aji, Camat Tambora.
Keterbatasan ekonomi ini berdampak langsung pada kemampuan warga untuk memperbaiki kualitas lingkungan tempat tinggal mereka. Sebagian besar warga bahkan tercatat belum memiliki pekerjaan tetap yang menjamin penghasilan stabil.
"Namun memang di sini itu banyak keterbatasan ya, baik dari segi ekonomi, harap maklum aja, di sini ya sekitar mungkin 40 persen masih ekonomi menengah ke bawah. Kadang-kadang juga masih belum dapat pekerjaan," kata Pangestu Aji.
Selain masalah ekonomi, kepadatan populasi yang ekstrem memaksa warga berbagi ruang hidup secara terbatas di lahan yang minim. Fenomena satu rumah kecil yang dihuni oleh beberapa Kepala Keluarga (KK) menjadi pemandangan umum di wilayah tersebut.
"Kita lihat dari habit-nya kan, satu keluarga itu satu rumahlah itu terdiri dari beberapa KK, dan tidurnya mungkin bisa sampai tiga shift tuh, gantian-gantian," ungkap Pangestu Aji.
Sesuai dengan regulasi daerah, mayoritas kelurahan di Tambora kini berstatus sebagai kawasan kumuh. Berdasarkan Pergub Nomor 33 Tahun 2024, terdapat delapan dari 11 kelurahan yang masuk dalam kategori ini, termasuk Kelurahan Kalianyar, Duri Selatan, Tanah Sereal, Krendang, Jembatan Besi, Angke, Jembatan Lima, dan Pekojan.
Kondisi ini dirasakan langsung oleh Mak Junaiyah, warga berusia 70 tahun yang telah menetap selama lima dekade. Ia mengamati perubahan lingkungan yang kini semakin sesak hingga menghalangi masuknya sinar matahari.
"Dulu mah enggak sepadat ini," ucap Mak Junaiyah, warga Tambora.
Meskipun lingkungan sekitarnya sering dicap negatif, ia memilih untuk tetap bertahan di rumah yang telah dua kali terbakar tersebut. Faktor biaya hidup di Jakarta yang tinggi menjadi alasan utama bagi warga lansia ini untuk tidak berpindah tempat.
"Katanya kumuh apa gimana mah enggak tahu, saya enggak paham, tapi pokoknya mah saya tinggal di sini aja, berasa dibikin nyaman aja, karena dari dulu rumahnya di sini," katanya.
Ketidakmampuan finansial untuk menyewa tempat tinggal lain membuat rasa syukur tetap muncul meskipun tinggal di area yang tidak ideal. Hal ini menjadi realita bagi banyak warga asli yang sudah merasa memiliki kedekatan emosional dengan wilayah tersebut.
"Kalau merasa kumuh sih kita namanya keadaannya begini dari dulunya ya. Alhamdulillah gitu. Namanya rumahnya udah di sini, kalau pindah mau ke mana, mahal semua di Jakarta mah sekarang," ungkap Mak Junaiyah.
Senada dengan itu, Fina yang merupakan warga RW 03 Jembatan Besi mengakui bahwa rumah dua lantainya berada di gang sempit yang gelap. Lorong selebar satu meter di depan rumahnya tertutup atap tetangga sehingga warga harus menyalakan lampu sepanjang waktu.
"Namanya kita memang mampunya tinggal di sini kan karena dorongan ekonomi. Syukur-syukur masih bisa punya tempat tinggal yang punya sendirilah gitu ibaratnya. Nggak repot mengontrak ke mana-mana mahal," ujar Fina, warga Jembatan Besi.
Fina yang sehari-hari berjualan es menjelaskan bahwa akses terhadap sinar matahari adalah kemewahan yang sulit didapat. Ia bahkan harus berjalan ratusan meter hanya untuk menjemur pakaian di area yang terbuka.
"Memprihatinkan ya, kalau dibilang memprihatinkan, ya ini juga rumah saya. Tapi dibilang layak juga nggak tahu ya. Karena namanya kita di tempat yang tertutup kayak gini, matahari juga nggak masuk ke sini kan, ketutupan," tutur Fina.
Meskipun menyadari buruknya kondisi permukiman, Fina mengaku tidak punya pilihan lain karena keterbatasan pendapatan. Kepadatan dan kekumuhan menjadi risiko yang harus diterima demi tetap memiliki tempat bernaung di ibu kota.
"Kita pasti ngerasa kayak misalnya, ÔÇÿIni kok gini banget ya tinggal di Jakarta?ÔÇÖ gitu. Sulit, kumuh, padat gitu. Cuman ya mau gimana lagi," kata Fina.
Dari perspektif akademis, Muh Azis Muslim selaku Pengamat Tata Kota Universitas Indonesia menilai situasi di Tambora adalah potret kegagalan perencanaan kota. Wilayah pesisir lama Jakarta dinilai terpinggirkan karena pembangunan lebih fokus pada kawasan pusat bisnis modern.
"Dari sini saja sudah nampak ya kegagalan di dalam melakukan perencanaan pembangunan kota. Ketiadaan masterplan yang mencakup keseluruhan wilayah yang ada di Jakarta secara berkelanjutan," ujar Muh Azis Muslim, Pengamat Tata Kota UI.
Azis menyarankan agar pemerintah tidak melakukan penggusuran paksa, mengingat warga memiliki keterikatan ekonomi dengan lokasi tersebut. Penataan in situ atau pembenahan di lokasi asli dianggap sebagai solusi yang lebih manusiawi.
"Cara-cara gusur tanpa dialog ini menjadi satu hal yang memang harus dihindari. Warga merasa kehidupannya memang ada di Tambora," kata Muh Azis Muslim.
