Anggota dewan dari partai oposisi Taiwan mengusulkan draf perubahan aturan polusi udara yang mewajibkan pabrik menghentikan operasional jika proses peninjauan izin terlambat pada Senin (4/5/2026). Langkah ini bertujuan memperketat standar lingkungan bagi industri di seluruh wilayah Taiwan.
Sebagaimana dilansir dari Lestari, draf yang diajukan oleh partai Kuomintang (KMT) dan Partai Rakyat Taiwan (TPP) ini mengusulkan pemangkasan masa berlaku izin polusi dari semula tiga hingga lima tahun menjadi hanya dua tahun. Pemerintah juga ditargetkan menyelesaikan tinjauan perpanjangan izin maksimal dalam dua bulan.
Lo Ting-wei, anggota dewan dari partai KMT, menyatakan bahwa sinkronisasi aturan antara pemerintah pusat dan daerah sangat diperlukan dalam mengendalikan dampak buruk lingkungan. Ia menilai pemerintah daerah membutuhkan instrumen kendali yang lebih kuat karena mereka bersentuhan langsung dengan dampak polusi.
"Polusi udara dirasakan langsung oleh masyarakat di daerah, jadi pemerintah daerah harus punya wewenang untuk mengaturnya," kata Lo Ting-wei, Anggota Dewan Partai KMT.
Pengetatan aturan ini diproyeksikan dapat mendukung komitmen Taiwan dalam penghentian penggunaan batu bara yang ditargetkan tercapai pada tahun 2028. Para pendukung usulan ini mengkritik regulasi lama yang dinilai terlalu memihak perusahaan karena mengizinkan operasional tetap berjalan meski masa berlaku izin telah kedaluwarsa.
Namun, usulan tersebut mendapat peringatan dari Menteri Lingkungan Hidup, Peng Chi-ming, yang menilai kebijakan baru tersebut berpotensi mengganggu layanan publik. Data pemerintah menunjukkan sekitar 60 persen dari 13.000 izin polusi yang ada dimiliki oleh sektor penting seperti hotel dan rumah sakit.
"Jika operasional harus berhenti saat pemeriksaan izin lebih dari dua bulan, hal ini akan mengganggu kehidupan sehari-hari dan layanan publik," kata Peng Chi-ming, Menteri Lingkungan Hidup.
Peng Chi-ming juga menyoroti peningkatan beban administratif akibat kewajiban pemeriksaan lapangan yang lebih sering jika masa berlaku izin diperpendek. Selain itu, ia mengkhawatirkan adanya ketidakpastian standar hukum jika pemerintah daerah diberikan wewenang untuk membatasi bahan bakar hanya berdasarkan persepsi risiko kesehatan.
Kementerian Ekonomi Taiwan turut menyuarakan keberatan karena aturan tersebut dapat mengancam rantai pasokan global dan stabilitas energi nasional. Federasi Industri Nasional China memproyeksikan sekitar 8.000 perusahaan akan terdampak oleh potensi penutupan paksa akibat keterlambatan administrasi izin.
Di sisi lain, anggota legislatif dari Partai Progresif Demokratik (DPP) mengkritik efektivitas penagihan denda polusi yang telah berjalan selama tiga dekade. Fokus kritik tertuju pada penanganan polusi ozon yang disebabkan oleh zat kimia industri tertentu.
"Sudah 30 tahun biaya polusi ditarik, tapi zat-zat paling berbahaya penyebab ozon malah tidak pernah ditagih biayanya," kata Lin Shu-fen, Anggota Dewan Partai DPP.
Para pembuat kebijakan akhirnya menyepakati penundaan pembahasan draf tersebut untuk menampung berbagai keberatan dari pihak industri dan pemerintah. Pertemuan dengar pendapat dijadwalkan berlangsung pada 14 Mei mendatang guna mencapai kesepakatan lebih lanjut.
