Pemerintah Taiwan menegaskan kembali statusnya sebagai negara yang berdaulat dan merdeka pada Sabtu, 16 Mei 2026, merespons peringatan Presiden Amerika Serikat Donald Trump agar pulau tersebut tidak mendeklarasikan kemerdekaan dari Tiongkok, sebagaimana dilansir dari Media Indonesia.
Pernyataan Trump tersebut disampaikan setelah menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) selama dua hari di Beijing bersama Presiden Tiongkok Xi Jinping. Dalam pertemuan itu, Trump mengaku tidak memberikan komitmen apa pun terkait Taiwan dan menyatakan akan segera memutuskan persetujuan paket penjualan senjata senilai US$11 miliar ke Taiwan.
Juru Bicara Kepresidenan Taiwan Karen Kuo menyatakan bahwa Taiwan adalah negara demokratis yang berdaulat dan merdeka. Meski demikian, Karen Kuo menambahkan bahwa Taipei tetap berkomitmen untuk mempertahankan status quo, yaitu tidak mendeklarasikan kemerdekaan resmi maupun bersatu dengan Tiongkok.
Sebelumnya, Presiden Taiwan Lai Ching-te juga sempat menyatakan bahwa wilayahnya tidak perlu mendeklarasikan kemerdekaan formal. Hal itu dikarenakan Taiwan telah menganggap dirinya sebagai negara yang berdaulat.
Di sisi lain, Trump menegaskan bahwa kebijakan AS terhadap Taiwan belum berubah dalam wawancara dengan Fox News setelah bertemu Xi Jinping. Trump menekankan bahwa dirinya tidak ingin melihat adanya konflik di wilayah Selat Taiwan.
"I don't want someone to be independent," ujar Donald Trump, Presiden Amerika Serikat.
Trump menjelaskan bahwa pasukan AS harus menempuh perjalanan sejauh 9.500 mil atau 15.289 kilometer untuk berperang jika konflik pecah. Ia menambahkan bahwa dirinya ingin Taiwan dan Tiongkok tetap tenang.
"Because you know, we have to go 9.500 miles (15.289 km) to fight a war. I don't want that. I want them to be quiet. I want China to be quiet," kata Donald Trump, Presiden Amerika Serikat.
Trump juga mengungkapkan bahwa Xi Jinping memiliki sikap yang sangat keras terkait Taiwan dan menolak gerakan kemerdekaan. Selama ini, Beijing kerap menunjukkan ketidakisukaannya pada Presiden Lai Ching-te, bahkan menjulukinya sebagai pembuat masalah dan perusak perdamaian lintas selat.
Secara hukum, AS wajib menyediakan sarana pertahanan bagi Taiwan, namun Washington harus menyeimbangkan aliansi tersebut dengan menjaga hubungan diplomatik dengan Tiongkok. Posisi resmi AS saat ini adalah tidak mendukung kemerdekaan Taiwan.
Menanggapi dinamika ini, pihak kepresidenan Taiwan menyampaikan rasa terima kasihnya atas perhatian dan dukungan keamanan yang berkelanjutan dari pemimpin Amerika Serikat tersebut.
"Our nation is grateful to President Trump for his continued support for security in the Taiwan Strait since his first term," kata Juru Bicara Kepresidenan Taiwan.
Pihak kepresidenan Taiwan menambahkan bahwa penguatan kerja sama ini bertujuan demi kepentingan bersama dalam komunitas demokratis global.
"Taiwan will continue to deepen cooperation with the US to achieve peace through strength, ensuring that peace and stability in the Taiwan Strait are not threatened or undermined, which is in the common interest of Taiwan, the US, and the global democratic community," kata Juru Bicara Kepresidenan Taiwan.
