Pemerintah Indonesia mengalokasikan dana APBN sebesar Rp 1,77 triliun untuk menutupi pembengkakan biaya penerbangan haji akibat kenaikan harga avtur pada Rabu, 15 April 2026. Keputusan ini diambil agar tambahan biaya operasional tidak dibebankan kepada jemaah yang dijadwalkan mulai berangkat ke Arab Saudi pada 22 April mendatang.
Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf, menyatakan bahwa kenaikan harga energi dipicu oleh situasi geopolitik yang memanas di Timur Tengah. Berdasarkan data yang dilansir dari Nasional, kenaikan harga bahan bakar pesawat tersebut memicu permintaan tambahan biaya dari maskapai Garuda Indonesia dan Saudi Airlines.
"Tiba-tiba Garuda minta perubahan harga dari penerbangan jemaah haji. Waktu itu kita juga menanyakan ke Saudi, 'ini Garuda minta tambahan, Saudi enggak ya?' Enggak, alhamdulillah enggak, waktu itu disampaikan. Ternyata tiba-tiba juga Saudi juga minta tambahan, karena avturnya naik," ujar Irfan.
Permintaan tambahan dana senilai total Rp 1,77 triliun tersebut kemudian dilaporkan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Jakarta. Presiden memberikan instruksi tegas bahwa perlindungan terhadap jemaah menjadi prioritas utama pemerintah dalam pelaksanaan ibadah haji tahun pertama di bawah kementerian baru ini.
"Ya karena kita juga agak kelabakan ini, kami lapor kepada Presiden, Presiden mengatakan, 'apapun yang terjadi, penambahan ini jangan dibebankan kepada jemaah'," tutur Irfan.
Irfan menjelaskan bahwa pembentukan Kementerian Haji merupakan salah satu visi jangka panjang yang telah dicanangkan Presiden sejak lama. Komitmen untuk tidak menaikkan biaya di tengah krisis energi menjadi bagian dari realisasi visi tersebut.
"Ketika Pilpres 2014, beliau sudah masukkan Kementerian Haji sebagai salah satu visi misi beliau, 2019 juga sama, 2024 juga sama," kata Irfan.
Pemerintah memastikan bahwa beban tambahan sebesar Rp 1,77 triliun akan sepenuhnya diserap oleh negara, bukan dari kantong peserta haji.
"Kemudian, tadi saya sampaikan bahwa beliau mengatakan biaya tambahan jangan dibebankan kepada jemaah haji," imbuhnya.
Selain faktor ekonomi, aspek keamanan menjadi perhatian serius mengingat konflik bersenjata yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Pemerintah berfokus pada mitigasi risiko perjalanan dan logistik selama jemaah berada di tanah suci.
"Kita fokus pada keselamatan keamanan jemaah. Keamanan itu meliputi keamanan perjalanan dari Indonesia menuju sana dan sebaliknya, kemudian keamanan selama di Arab Saudi, kemudian juga tidak bisa terlewatkan adalah keamanan logistik yang akan mendukung kegiatan jemaah di sana," ujar Irfan.
Hingga saat ini, belum ada larangan resmi dari otoritas Arab Saudi terkait aktivitas ibadah haji meski kondisi kawasan sedang bergejolak. Selama akses tetap terbuka, Indonesia berkomitmen untuk tetap memberangkatkan seluruh kuota jemaah yang tersedia.
"Presiden Prabowo kemarin mengatakan, 'selama tidak ada kalimat tidak ada keberangkatan dari pemerintah Saudi, insya Allah Indonesia tetap akan menjalankan atau memberangkatkan jemaah hajinya'. Kecuali ada kata yang berbeda dari pemerintah Saudi," kata Irfan.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, juga mengonfirmasi penyesuaian anggaran ini dalam kesempatan yang sama. Ia menegaskan bahwa kebijakan ini membuat ongkos haji tetap stabil meskipun ada tekanan pasar global.
"Nah, ongkos haji seperti kita ketahui telah diturunkan Rp 2 juta. Kemudian dampak terhadap kenaikan avtur ini di-absorb oleh pemerintah. Jadi tidak ada kenaikan biaya haji," kata Airlangga.
Persiapan operasional saat ini dilaporkan telah mencapai hampir 100 persen, mencakup kesiapan 177 hotel di Mekkah dan 100 hotel di Madinah. Tim medis juga telah disiapkan dengan komposisi satu dokter dan satu tenaga kesehatan untuk setiap kelompok terbang.
"Persiapan layanan haji hampir selesai 100 persen. Tahapan saat ini adalah pengecekan akhir seluruh layanan menjelang operasional haji,ÔÇØ ujar Irfan.
Fasilitas pendukung di Mekkah tersebar di lima wilayah yaitu Jarwal, Misfalah, Raudhah, Syisyah, dan Aziziah, sementara di Madinah terkonsentrasi di wilayah Markaziah.
ÔÇ£Setiap kloter terdiri atas satu dokter dan satu tenaga kesehatan,ÔÇØ ucap Irfan.
