Subsidi dan Kompensasi Energi Membengkak Jadi Rp 118,7 Triliun

Realisasi anggaran subsidi dan kompensasi energi nasional mengalami lonjakan drastis sebesar 266,5 persen hingga akhir Maret 2026 dengan total nilai mencapai Rp 118,7 triliun. Angka pertumbuhan tersebut tercatat melonjak signifikan dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya, sebagaimana dilansir dari Detik Finance.

Kementerian Keuangan melaporkan bahwa total realisasi tersebut terdiri dari penyaluran subsidi senilai Rp 52,2 triliun serta pembayaran kompensasi sebesar Rp 66,5 triliun per 31 Maret 2026. Volatilitas harga minyak mentah akibat ketegangan geopolitik global menjadi faktor utama yang memicu kenaikan beban belanja negara tersebut.

"Realisasi subsidi dan kompensasi dipengaruhi oleh fluktuasi ICP, depresiasi nilai tukar rupiah, serta peningkatan volume BBM, LPG dan listrik," tulis Kemenkeu dalam laporan APBN KITA pada Senin (4/5/2026).

Pemerintah juga menyoroti adanya pengalaman kolektif dalam mengelola guncangan pasar energi internasional di masa lalu untuk menjaga stabilitas domestik. Hal ini merujuk pada ketahanan fiskal saat menghadapi lonjakan harga komoditas beberapa tahun sebelumnya.

"Indonesia telah memiliki pengalaman menghadapi lonjakan harga energi, termasuk pada konflik Rusia-Ukraina tahun 2022," tutur Kemenkeu.

Berdasarkan data volume penggunaan, penyaluran BBM bersubsidi menyentuh angka 3,17 juta kilo liter atau tumbuh 9,2 persen dari posisi Maret tahun lalu yang sebesar 2,90 juta kilo liter. Konsumsi LPG 3 kg juga meningkat 3,8 persen menjadi 1.419 juta kilogram dibandingkan realisasi Maret 2025.

Sektor kelistrikan turut menyumbang kenaikan beban seiring bertambahnya jumlah pelanggan subsidi dari 41,9 juta menjadi 42,9 juta orang. Selain energi, pemerintah mencatat pertumbuhan distribusi pupuk sebesar 13,6 persen menjadi 1,9 juta ton serta peningkatan debitur KUR yang kini mencapai 1,1 juta orang.