Pemerintah Prefektur Kochi di Jepang menawarkan insentif finansial kepada penduduk lajang berusia 20 hingga 39 tahun untuk menggunakan aplikasi kencan sebagai langkah mengatasi krisis pernikahan dan penurunan angka kelahiran. Program subsidi ini menargetkan penggunaan aplikasi yang disetujui pemerintah guna mendorong pembentukan keluarga di wilayah tersebut.
Dilansir dari Detik iNET, warga yang memenuhi syarat dapat menerima bantuan hingga 20.000 yen atau sekitar Rp 2,1 juta untuk menutupi biaya keanggotaan tahunan pada platform pencari jodoh seperti Tapple. Langkah ini diambil setelah Prefektur Kochi menjalin kerja sama dengan Tapple sejak Desember lalu untuk menjamin keamanan layanan kencan daring bagi masyarakat.
Pejabat setempat menjelaskan bahwa penentuan besaran subsidi didasarkan pada riset pasar mengenai biaya layanan aplikasi kencan profesional yang ada saat ini.
"Harga rata-rata untuk biaya keanggotaan tahunan sedikit di atas 20.000 yen, jadi kami menetapkan jumlah tersebut untuk menutupi sebagian besar biayanya," kata seorang pejabat, dikutip detikINET dari Independent.
Upaya serupa juga dilakukan oleh Prefektur Miyazaki yang memberikan bantuan finansial maksimal 10.000 yen, meskipun kebijakan ini memicu perdebatan di media sosial terkait efektivitasnya dalam menyelesaikan masalah beban kerja dan biaya hidup. Data kementerian menunjukkan tren pergeseran sosial di mana satu dari empat orang menikah di bawah usia 39 tahun pada 2024 menemukan pasangan mereka melalui platform online.
Kondisi demografi Jepang terus memburuk dengan catatan kematian yang melampaui angka kelahiran hingga hampir satu juta jiwa pada 2024, menandai penurunan populasi tahunan terbesar dalam enam dekade. Berdasarkan data Kementerian Urusan Dalam Negeri, tercatat 1,59 juta kematian berbanding 686.061 kelahiran, yang merupakan angka kelahiran terendah sejak tahun 1899.
Pemerintah pusat dan daerah kini menerapkan berbagai strategi komprehensif mulai dari perluasan fasilitas penitipan anak, subsidi perumahan, hingga uji coba sistem kerja empat hari seminggu bagi pegawai. Saat ini, Bank Dunia menempatkan Jepang sebagai negara dengan populasi tertua kedua di dunia setelah Monako akibat krisis demografi yang berkepanjangan.
