Pemilik merek sepatu lokal Stradenine, Reynaldi Kurniawan Daud, mengklarifikasi bahwa perusahaannya tidak terlibat dalam proyek pengadaan sepatu untuk program Sekolah Rakyat tahun 2026. Penegasan ini muncul setelah foto produknya viral di media sosial X dan dikaitkan dengan alokasi anggaran sebesar Rp27,5 miliar oleh Kementerian Sosial RI.
Dilansir dari Suara, polemik ini bermula dari unggahan foto yang menampilkan Menteri Sosial Saifullah Yusuf dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengenakan sepatu merek tersebut kepada siswa pada Mei 2025. Narasi yang beredar menyebutkan harga sepatu per pasang mencapai Rp700.000, yang jauh melampaui harga pasar sebenarnya.
Reynaldi Kurniawan Daud memberikan penjelasan melalui akun media sosial resminya guna meluruskan informasi yang dianggap merugikan citra mereknya. Ia menyatakan terdapat beberapa poin penting yang perlu diketahui publik mengenai keterlibatan merek tersebut.
"Hari ini nama Stradenine mendadak ramai diperbincangkan terkait berita yang beredar. Maka dari itu ada beberapa hal yang kami perlu luruskan," tulis Reynaldi Kurniawan Daud, Owner Stradenine.
Ia membenarkan bahwa foto yang beredar adalah salah satu koleksi miliknya, namun ia membantah keras klaim harga yang disebutkan dalam narasi viral tersebut. Reynaldi menjelaskan bahwa sepatu produksinya tetap konsisten pada visi harga yang terjangkau bagi masyarakat luas.
"Dan semua sepatu Stradenine dapat dimiliki dengan harga dari Rp100.000-an sampai dengan Rp300.000-an per pasang," tulis Reynaldi Kurniawan Daud, Owner Stradenine.
Merespons kegaduhan mengenai anggaran pengadaan tersebut, Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf atau Gus Ipul memberikan keterangan terpisah. Ia menyatakan bahwa seluruh rencana pembangunan Sekolah Rakyat akan melalui prosedur formal sesuai aturan yang berlaku di pemerintahan.
Gus Ipul menekankan bahwa angka yang beredar masih berupa perencanaan, sementara nilai kontrak final akan ditentukan melalui kompetisi antar penyedia jasa secara terbuka. Penentuan vendor dilakukan untuk menjamin efisiensi penggunaan dana negara.
"Nanti kan akan ada proses lelang, saya tidak terlalu mengerti detail tentang proses lelang itu," kata Saifullah Yusuf, Menteri Sosial RI.
Pihak kementerian mengklaim bahwa sistem lelang terbuka memungkinkan pemerintah mendapatkan harga yang lebih rendah dibandingkan nilai perencanaan awal di kemudian hari.
