Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin memaparkan latar belakang keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace (BoP) yang diinisiasi Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk membantu Palestina. Penjelasan ini disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR di Senayan, Jakarta, pada Selasa (19/5/2026), sebagaimana dilansir dari Nasional.
Langkah diplomasi tersebut dipicu oleh eskalasi konflik di Timur Tengah. Berdasarkan pemaparan dari pihak Kementerian Pertahanan, pembentukan BoP berawal dari gagasan langsung Presiden Amerika Serikat demi menangani krisis di kawasan Gaza.
Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menjelaskan kondisi krusial yang mengaitkan Indonesia dengan badan bentukan Amerika Serikat tersebut.
"Yang menarik, Israel meningkatkan tekanan internasional yang berkaitan dengan Gaza. Nah inilah yang mengaitkan kita terhadap BoP. Sebagaimana diketahui, bahwa BoP itu adalah suatu inisiatif dari Presiden AS untuk membantu Palestina di Gaza," ujar Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Pertahanan.
Besarnya jumlah korban jiwa di sektor kemanusiaan menjadi dorongan utama bagi pemerintah untuk mengambil peran dalam inisiatif politik internasional ini.
"Dan kita tahu korban yang timbul mungkin sudah hampir 80.000 jiwa, yang korban di Gaza. Nah inilah upaya yang dilakukan oleh Presiden AS untuk melakukan bagaimana kita melakukan upaya penyelamatan terhadap kemÓª¥Óª¿Óºüsiaan dan politik di Gaza," sambung Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Pertahanan.
Sikap proaktif Presiden Prabowo Subianto terhadap isu kemanusiaan di Gaza mendapat perhatian khusus dari Donald Trump, terlebih mengingat status Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim terbesar. Faktor ini memicu keputusan pihak Amerika Serikat untuk menyertakan Indonesia ke dalam struktur komite tersebut.
Keterlibatan Indonesia di dalam lembaga ini juga diiringi dengan pengajuan syarat mutlak terkait eksistensi kelompok perlawanan lokal serta perlindungan warga sipil.
"Sehingga dia dimasukkan ke dalam BoP, dan bersama-sama dengan beberapa negara Arab, Indonesia berkonsultasi dengan prasyarat bahwa Hamas tetap kita jaga eksistensinya. Kemudian juga jangan sampai terjadi kegiatan-kegiatan yang sifat kekuatan fisik yang bisa menimbulkan korban di Gaza. Ini yang jadi catatan kita, dan ini disetujui beberapa negara Arab, termasuk Saudi Arabia," papar Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Pertahanan.
Selain badan koordinasi politik tersebut, pihak Amerika Serikat diketahui turut mendirikan International Stabilization Force (ISF). Indonesia kembali dilibatkan dalam satuan tugas internasional yang baru dibentuk itu.
Kendati demikian, situasi geopolitik global terkini membuat pergerakan kedua lembaga bentukan Donald Trump tersebut mengalami hambatan operasional yang signifikan di lapangan.
"Karena masih terjadinya intensitas konflik antara Amerika dan Iran yang sangat tinggi, sehingga BoP cenderung left behind. Nah, karena BoP left behind, ISF juga left behind, walaupun kita di Indonesia, Panglima TNI sudah menyiapkan brigade komposit untuk geostrategi dan geopolitik dan inisiatif Presiden AS belum mendapatkan suatu arahan implementasi, maka sampai saat ini ISF kita masih standby," imbuh Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Pertahanan.
