Kabar mengejutkan datang dari lingkungan kementerian setelah Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas), Silmy Karim, resmi ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Penahanan ini dilakukan pada Kamis (4/6/2026) setelah mantan Direktur Jenderal Imigrasi tersebut menyerahkan diri ke Gedung Merah Putih KPK pada malam sebelumnya.
Respons Istana Terkait Kasus Silmy Karim
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan bahwa pihak pemerintah sangat menghormati seluruh proses hukum yang sedang dilakukan oleh KPK.
Menurut Prasetyo, pemerintah akan segera mengambil langkah tegas mengenai status jabatan yang saat ini masih melekat pada Silmy Karim.
Pencopotan jabatan akan dilakukan dalam waktu dekat sesuai dengan koridor serta peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi pejabat negara yang terjerat hukum.
Langkah ini diambil untuk menjaga integritas institusi serta memastikan birokrasi di kementerian tetap berjalan sebagaimana mestinya tanpa hambatan hukum.
Pemerintah memberikan instruksi khusus terkait kelancaran birokrasi:
- Berkomunikasi intensif dengan Menteri Imipas Agus Andrianto untuk memantau situasi internal.
- Memastikan seluruh pelayanan publik di sektor imigrasi dan pemasyarakatan tetap berjalan normal.
- Menjamin tidak adanya gangguan terhadap proses administrasi masyarakat akibat kekosongan posisi Wamen.
Melalui koordinasi ini, Istana menjamin bahwa peristiwa hukum tersebut tidak akan memengaruhi mutu pelayanan kepada seluruh warga negara maupun warga asing.
Kronologi dan Perkembangan Kasus
Hingga saat ini, KPK belum memberikan rincian lengkap mengenai detail perkara yang menjerat Silmy Karim dalam dugaan praktik korupsi tersebut.
Nama Silmy mencuat setelah KPK melakukan serangkaian Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dimulai sejak Selasa hingga Rabu pekan ini.
Beberapa nama pejabat yang ikut terseret dalam rangkaian pengamanan KPK adalah sebagai berikut:
| Nama Pejabat | Jabatan Terakhir |
|---|---|
| Silmy Karim | Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan |
| Ronald Arman Abdullah | Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Barat |
| Saffar Muhammad Godam | Plt Dirjen Imigrasi 2024-2025 |
| Jaya Saputra | Kepala Kantor Wilayah Imigrasi Jawa Barat |
Data di atas menunjukkan bahwa penyelidikan KPK menyasar berbagai tingkatan pejabat di lingkungan otoritas imigrasi dari pusat hingga wilayah daerah.
Dugaan sementara menyebutkan bahwa kasus ini berkaitan erat dengan proses pengurusan izin tinggal bagi warga negara asing (WNA) di Indonesia.
KPK rencananya akan segera menggelar konferensi pers secara resmi untuk memaparkan konstruksi perkara serta barang bukti yang telah dikantongi penyidik.
