Papua saat ini dinilai menjadi medan perebutan narasi politik yang sangat kompleks. Pengamat Militer dan Politik dari Universitas Nasional (UNAS), Selamat Ginting, mengungkapkan ada dua sisi yang saling bertolak belakang di bumi cenderawasih.
Di satu sisi, pemerintah pusat menunjukkan komitmen luar biasa lewat kucuran dana jumbo dan pembangunan infrastruktur masif. Namun dikutip dari Media Indonesia, kelompok Organisasi Papua Merdeka (OPM) terus berupaya mendelegitimasi negara dengan menyerang warga sipil dan fasilitas publik.
Berdasarkan data yang dihimpun, komitmen anggaran negara untuk memajukan Papua sangat besar. Sejak tahun 2002 hingga tahun 2026, total dana Otonomi Khusus (Otsus) dan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) yang dialokasikan telah menembus angka sekitar Rp192,55 triliun.
"Dana itu digunakan untuk pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, hingga pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, bandara, listrik, telekomunikasi, sanitasi, dan pembukaan akses wilayah terpencil," ujar Selamat, Senin (18/5/2026).
Selamat mengungkapkan, kendala terbesar di lapangan bukan lagi soal kemauan politik pemerintah. Faktor gangguan keamanan dari OPM menjadi penghambat utama karena kelompok separatis bersenjata ini sengaja menyasar simbol pelayanan publik guna memutus rantai kehadiran negara.
Ia mencontohkan tragedi pembunuhan pekerja PT Istaka Karya di Nduga pada 2018 lalu. Selain itu, ada pula rentetan serangan terhadap guru, tenaga kesehatan, pembakaran sekolah, gereja, serta pembunuhan pilot sipil yang terjadi belakangan ini.
"Dari perspektif politik militer, kondisi ini memperlihatkan bahwa konflik Papua bukan lagi sekadar isu separatisme klasik, tetapi telah berkembang menjadi perang perebutan legitimasi dan pengaruh terhadap masyarakat sipil. OPM dari front bersenjata memahami bahwa pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik akan memperkuat legitimasi negara di mata masyarakat Papua. Oleh karena itu, proyek pembangunan dan aparat pelayanan publik sering dijadikan target serangan," jelas Selamat.
Merespons taktik tersebut, peran TNI melalui doktrin Operasi Militer Selain Perang (OMSP) dinilai menjadi sangat krusial. Aparat TNI di pedalaman Papua kini tidak hanya berfokus pada operasi tempur, melainkan ikut mengajar di sekolah, membuka akses air bersih, menyediakan layanan kesehatan gratis, hingga membantu ketahanan pangan desa.
Selain faktor keamanan, Selamat juga menyoroti adanya ironi besar terkait tata kelola anggaran di internal elite politik lokal Papua. Dana triliunan rupiah yang digelontorkan dari APBN tidak akan pernah otomatis menyejahterakan masyarakat akar rumput selama praktik korupsi dan penyalahgunaan anggaran oleh segelintir elite lokal dibiarkan.
Kesenjangan distribusi ini yang kemudian dipolitisasi dan digoreng oleh kelompok separatis sebagai alat propaganda untuk mengeklaim bahwa Jakarta telah gagal membangun Papua.
"Negara menggelontorkan dana sangat besar, tetapi manfaatnya belum sepenuhnya dirasakan merata oleh masyarakat akar rumput. Sebagian masyarakat tetap hidup dalam keterbatasan pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Situasi ini kemudian dimanfaatkan oleh kelompok separatis untuk membangun propaganda bahwa negara gagal hadir di Papua," paparnya.
Selamat menegaskan bahwa penyelesaian konflik di Papua tidak bisa dilakukan secara parsial. Solusi terbaik harus menggunakan kombinasi tiga pendekatan sekaligus, yakni pembangunan masif, jaminan keamanan, dan keadilan sosial.
"Pembangunan tanpa keamanan akan terus terganggu oleh konflik bersenjata. Keamanan tanpa kesejahteraan hanya akan melahirkan ketidakpuasan baru. Sementara kesejahteraan tanpa tata kelola yang bersih akan melahirkan korupsi dan ketimpangan," kata Ginting.
