Kecamatan Tambora di Jakarta Barat tercatat sebagai salah satu wilayah dengan kepadatan penduduk tertinggi di Asia Tenggara akibat perkembangan sejarah kawasan perdagangan sejak era Pelabuhan Sunda Kelapa. Camat Tambora, Pangestu Aji, memberikan penjelasan tersebut pada Kamis (7/5/2026) sebagai respons atas kondisi tata ruang wilayahnya yang kini dipenuhi permukiman kumuh.
Dilansir dari Megapolitan, kepadatan ekstrem di wilayah tersebut merupakan warisan panjang dari posisi Tambora yang menjadi daerah penyangga pusat ekonomi di Kota Tua, Tamansari, dan Glodok. Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2024, delapan dari 11 kelurahan di Tambora saat ini masih berstatus kawasan kumuh.
"Ya kalau kita lihat dari sejarah ya, awalnya Jakarta itu kan bermula dari Sunda Kelapa, pelabuhan, pusat perdagangan di Kota (Tua), Tamansari, Glodok. Nah, di Tambora ini adalah tepi-tepinya," ujar Pangestu Aji, Camat Tambora.
Pertumbuhan penduduk yang masif terjadi seiring meluasnya aktivitas niaga yang menarik pendatang untuk tinggal di tepian pusat perdagangan tersebut. Pangestu menyebut wilayahnya menjadi tempat bermukim masyarakat heterogen dari berbagai latar belakang etnis sejak masa lampau.
"Di sana sudah mulai ramai, nah di sini mungkin tempat tinggalnya. Dengan keterbatasan dan menumpuk di sini, sampai dan tidak ditutup kemungkinan di sini juga banyak tempat-tempat bersejarah seperti ada makam-makam pahlawan, pangeran, atau pendahulu kita dulu. Di sini memang tempatnya para pendahulu kita bertempat tinggal," jelas Pangestu Aji, Camat Tambora.
Pangestu menambahkan bahwa perluasan ekonomi dari Tamansari secara bertahap menjangkau Tambora hingga daerah pendukung Jakarta lainnya. Hal ini memicu kepadatan yang terus meningkat dari generasi ke generasi.
"Dan nanti perekonomian di daerah Tamansari itu melebar tuh sampai ke sini, Tambora, sampai ke Tanah Abang, sampai ke Jabodetabek lainnya," kata Pangestu Aji, Camat Tambora.
Kondisi ekonomi warga yang mayoritas berada di kelompok menengah ke bawah turut memperparah situasi tata ruang di Tambora. Kurangnya lapangan kerja membuat masyarakat kesulitan melakukan perbaikan mandiri terhadap lingkungan tempat tinggal mereka.
"Namun memang di sini itu banyak keterbatasan ya, baik dari segi ekonomi, harap maklum aja, di sini ya sekitar mungkin 40 persen masih ekonomi menengah ke bawah. Kadang-kadang juga masih belum dapat pekerjaan," katanya Pangestu Aji, Camat Tambora.
Keterbatasan lahan yang kontras dengan jumlah populasi menyebabkan fenomena rumah hunian yang digunakan secara bergantian oleh beberapa keluarga. Kebiasaan ini telah menjadi bagian dari pola hidup masyarakat setempat.
"Kita lihat dari habit-nya kan, satu keluarga itu satu rumahlah itu terdiri dari beberapa KK, and tidurnya mungkin bisa sampai tiga shift tuh, gantian-gantian," ungkap Pangestu Aji, Camat Tambora.
Fokus utama warga pada pemenuhan kebutuhan dasar harian menjadi alasan sulitnya mengubah pola pikir mengenai perbaikan lingkungan. Masalah ekonomi dianggap sebagai faktor fundamental yang menghambat perubahan standar hunian.
"Mereka pedagang, orangtuanya apa segala macam. Jadi mau mikirin untuk yang baik udah susah deh, yang penting untuk mikirin gimana hari ini, besok dan depannya tuh agak susah, hari ini gimana dulu nih," jelas Pangestu Aji, Camat Tambora.
Pemerintah Kecamatan Tambora menekankan pentingnya pendekatan yang humanis dalam menangani wilayah tersebut daripada melakukan penggusuran paksa. Pendampingan ekonomi bagi pelaku industri rumahan seperti usaha konveksi di gang sempit menjadi solusi yang lebih diutamakan.
"Bukan menakut-nakuti, karena kalau nakut-nakutin ya mereka ya banyak keterbatasan... Kalau kita sudah 'Harus begini, harus begini' tanpa diiringi pendampingan terus pembinaan, kabur, nanti hancur lagi ekonomi, dampaknya lebih banyak," ucap Pangestu Aji, Camat Tambora.
Pangestu meyakini bahwa peningkatan taraf ekonomi akan secara otomatis mengubah cara pandang masyarakat terhadap kualitas lingkungan mereka. Pendekatan ini diharapkan mampu memperbaiki kualitas hidup warga secara berkelanjutan.
"Gimana tuh caranya yang sudah ada walaupun belum benar supaya jadi benar? Ya pendampingan, pembinaan, iringin. Insyaallah kalau semua taraf ekonominya mereka akan naik, itu pasti pemikirannya juga naik, mindset-nya juga udah berubah," tutup Pangestu Aji, Camat Tambora.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung sebelumnya telah menetapkan Jakarta Barat dan Jakarta Utara sebagai prioritas penanganan wilayah kumuh. Ia menyatakan komitmen pemerintah untuk turun langsung menangani titik-titik kepadatan penduduk tinggi tersebut pada Rabu (6/5/2026).
"Ada beberapa yang menjadi prioritas RW terutama di daerah-daerah yang padat penduduk, yang paling banyak adalah di Jakarta Barat dan Jakarta Utara, itu yang akan mendapatkan perhatian,ÔÇØ ujar Pramono Anung, Gubernur DKI Jakarta.
Pramono menyebut Tambora sebagai salah satu fokus perhatian setelah melakukan tinjauan lapangan di ratusan kelurahan di Jakarta. Ia menyoroti kondisi hampir seluruh rukun warga di kawasan tersebut yang tergolong kumuh.
ÔÇ£Itu memang di lapangannya hampir semua RW, hampir semua kelurahan saya sudah keliling dari 267, memang beberapa itu di Barat terutama misalnya lah di Tambora dan sebagainya (kumuh) dan kami akan turun untuk itu,ÔÇØ kata Pramono Anung, Gubernur DKI Jakarta.
Meskipun tantangan di Tambora masih besar, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan adanya penurunan jumlah RW kumuh secara keseluruhan di Jakarta. Saat ini tercatat sebanyak 211 RW kumuh, yang merupakan penurunan signifikan dari 445 RW pada tahun 2017.
