Camat Tambora Pangestu Aji memetakan sebaran delapan kelurahan di wilayahnya yang masuk kategori permukiman kumuh merespons pernyataan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pada Kamis (7/5/2026). Identifikasi ini mencakup tingkat kekumuhan sangat ringan hingga berat yang tersebar di sebagian besar wilayah Kecamatan Tambora, Jakarta Barat.
Data tersebut mencakup Kelurahan Kalianyar, Duri Selatan, Tanah Sereal, Krendang, Jembatan Besi, Angke, Jembatan Lima, dan Pekojan. Berdasarkan laporan yang dilansir dari Megapolitan, kondisi ini dipicu oleh kepadatan penduduk ekstrem dan keterbatasan infrastruktur dasar, termasuk banyaknya warga yang belum memiliki tangki septik sendiri.
Pangestu menjelaskan bahwa faktor ekonomi menjadi akar permasalahan di mana sekitar 40 persen penduduknya berasal dari kalangan menengah ke bawah. Kondisi finansial tersebut berdampak langsung pada pola hidup serta keterbatasan ruang gerak masyarakat di lingkungan tempat tinggal mereka.
"Adapun sebarannya meliputi Kelurahan Kalianyar, Duri Selatan, Tanah Sereal, Krendang, Jembatan Besi, Angke, Jembatan Lima, dan Pekojan. Jadi dari 11 kelurahan, ada 8 kelurahan se-Kecamatan Tambora yang masih kategori kumuh," ujar Pangestu kepada Kompas.com di Kantor Kecamatan Tambora, Kamis (7/5/2026).
Pihak kecamatan menyoroti fenomena rumah yang dihuni beberapa keluarga secara bergantian karena keterbatasan luas bangunan. Hal ini menurut Pangestu memicu kerawanan sosial lainnya di tengah lingkungan yang sangat padat tersebut.
"Kita lihat dari habit-nya kan, dengan kondisi bangunan seadanya, satu rumah lah itu terdiri dari beberapa KK, dan tidurnya mungkin bisa sampai three shift, gantian-gantian, masih ada yang seperti itu," kata Pangestu.
Dampak dari sistem tidur bergantian ini juga meluas pada perilaku anak-anak yang lebih banyak menghabiskan waktu di luar rumah pada malam hari. Pangestu menilai situasi ini menjadi salah satu pemicu tingginya angka tawuran di kawasan Tambora.
"Jadi misalnya malam orangtuanya tidur, anaknya di luar rumah, ini juga yang bikin angka tawuran itu jadi rawan di Tambora," sambung dia.
Sulitnya memenuhi kebutuhan hidup harian membuat warga kesulitan untuk memikirkan perencanaan jangka panjang terkait perbaikan tempat tinggal. Fokus masyarakat saat ini masih tertuju pada kelangsungan hidup mendasar seperti kebutuhan pangan harian.
"Jadi mau mikirin untuk yang baik udah susah deh, yang penting untuk mikirin gimana hari ini, besok dan depannya tuh agak susah, hari ini gimana dulu nih, buat makan dan hidup aja susah, apalagi mikirin yang lain kan," tambah dia.
Dalam tinjauan kebijakan, Pergub Nomor 33 Tahun 2024 menetapkan RW 03 Kelurahan Jembatan Besi sebagai kawasan kumuh berat. Ketua RW 03 Jembatan Besi, Didi Mawardi, membenarkan status tersebut berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat hingga 1.000 keluarga berdesakan di lahan terbatas.
"Kalau orang kan ngebangun ke samping, kita ke atas karena enggak ada lahan. Nah itu mereka bahkan satu rumah bisa 4 sampai 5 KK. Tidur pun mereka kadang suka shift-shiftan, gantian," kata Didi.
Kepadatan bangunan yang ekstrem menyebabkan area permukiman tertutup dari sinar matahari dan menyulitkan akses kendaraan pemadam kebakaran. Didi menambahkan bahwa tembok antar rumah warga saling menempel tanpa adanya ruang terbuka hijau di lingkungan tersebut.
"Kalau misalnya nih di daerah lain yang enggak kumuh itu kan ada jarak jauh kan, tetapi kalau di Jembatan Besi nih, bisa lihat langsung kan nempel bener (antartembok)," tutur dia.
Meski kondisi lingkungan sangat padat, mayoritas warga setempat menyatakan keberatan jika harus direlokasi ke Rumah Susun (Rusun). Faktor biaya sewa dan ketidakpastian status kepemilikan menjadi alasan utama penolakan tersebut di tengah situasi ekonomi yang sulit.
"Kalau masalah rumah susun banyak yang enggak mau, jujur. Kita sudah menawarkan berapa kali opsi tetap mereka menolak. Karena mahalnya tinggi sewa rusun dan bukan hak milik. Apalagi situasi ekonomi saat ini kurang baik," jelas Didi.
Sebagai alternatif relokasi, pengurus lingkungan mengusulkan agar pemerintah fokus pada penataan kawasan dengan menyediakan taman interaksi seluas 500 meter persegi. Didi berharap ketersediaan ruang terbuka di beberapa titik dapat mengurangi kesan kumuh di wilayahnya.
"Berkenan pemerintah bisa menyediakan RTH di tengah-tengah rumah masyarakat ataupun taman interaktif yang luasnya kurang lebih 500 meter itu di beberapa titik. Minimal empat titik saya bisa mengalokasikan, itu saya rasa bisa meminimalisir (kesan kumuh)," tutur dia.
Pangestu Aji meyakini bahwa pendekatan persuasif dan pembinaan akan lebih efektif dibandingkan tindakan represif bagi masyarakat Tambora. Ia optimistis warga akan mendukung penuh program pembenahan jika dilakukan melalui pendampingan yang tepat.
"I saya yakin apabila kita semua bisa ada program atau pembinaan melakukan perbaikan atau pembenahan, masyarakat akan support. Inilah kekuatan Tambora sebetulnya, bukan terlihat terlihat hanya karena padat dan kumuh, tapi sebetulnya di Kecamatan Tambora ini bisa rapi, lebih baik," kata dia.
Camat Tambora berencana menyinergikan penataan lingkungan dengan penguatan ekonomi melalui industri konveksi rumahan yang menjadi andalan wilayah tersebut. Ia menekankan bahwa kenaikan taraf ekonomi akan secara otomatis mengubah pola pikir masyarakat terhadap kebersihan lingkungan.
"Kalau nakut-nakutin ya mereka banyak keterbatasan. Kita bantu dari segala aspek, mereka ini berjuang untuk hidup aja susah. Jadi ya harus pendampingan, pembinaan. Insya Allah kalau semua taraf ekonominya mereka akan naik, itu pasti pemikirannya juga naik, mindset-nya juga udah berubah," ujar dia.
Sebelumnya pada Rabu (6/5/2026), Gubernur Pramono Anung menyatakan bahwa Jakarta Barat dan Jakarta Utara menjadi prioritas penanganan karena memiliki jumlah RW kumuh terbanyak. Pramono berkomitmen untuk meninjau langsung kondisi di lapangan, khususnya di wilayah padat seperti Tambora.
"Ada beberapa yang menjadi prioritas RW terutama di daerah-daerah yang padat penduduk, yang paling banyak adalah di Jakarta Barat dan Jakarta Utara, itu yang akan mendapatkan perhatian," ucap Pramono di Balai Kota Jakarta.
Pramono mengeklaim telah mengunjungi berbagai kelurahan di Jakarta untuk memantau langsung kondisi permukiman warga. Ia berjanji akan mengambil langkah konkret untuk menangani titik-titik kumuh yang masih tersisa di ibu kota.
"Itu memang di lapangannya hampir semua RW, hampir semua kelurahan saya sudah keliling dari 267, memang beberapa itu di Barat terutama misalnya lah di Tambora dan sebagainya (kumuh) dan kami akan turun untuk itu," kata Pramono.
Meskipun beberapa wilayah masih menjadi perhatian khusus, data BPS menunjukkan tren penurunan jumlah RW kumuh di Jakarta secara keseluruhan. Saat ini tercatat sebanyak 211 RW kumuh, berkurang signifikan jika dibandingkan dengan data tahun 2017 yang mencapai 445 RW.
