Fase transisi pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat kini memprioritaskan pemulihan ekonomi penyintas serta mitigasi risiko bencana susulan. Langkah strategis tersebut ditegaskan oleh Ketua Tim Pengarah Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera, Pratikno, pada Selasa (12/5/2026).
Keterangan tersebut disampaikan usai menggelar rapat koordinasi bersama Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, seperti dilansir dari Nasional. Penanganan ini dirancang secara paralel guna mengantisipasi dampak lanjutan seperti banjir susulan akibat kondisi sungai yang belum dinormalisasi secara total.
Sejumlah rencana aksi prioritas telah disiapkan, meliputi pemulihan lahan sawah dan tambak, normalisasi sungai, perbaikan jalur logistik, serta penguatan aktivitas ekonomi. Pemerintah juga mengintegrasikan program padat karya guna menyerap tenaga kerja lokal sekaligus mendongkrak daya beli warga yang terdampak bencana.
"Kebutuhan mendesak masyarakat terus kami jaga supaya bisa terpenuhi sebaik-baiknya. Selain itu, kami juga harus kembali memfasilitasi kehidupan ekonomi masyarakat, mulai dari menjaga jalur logistik, pertanian, perikanan, hingga perdagangan dan UMKM," kata Pratikno, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
Di samping fokus pada sektor ekonomi, Satgas PRR juga mengarahkan perhatian besar pada percepatan perbaikan infrastruktur fisik selama fase transisi pemulihan ini. Pratikno menekankan bahwa penguatan infrastruktur sangat krusial agar fasilitas publik yang dibangun kembali memiliki ketahanan yang lebih baik dalam menghadapi potensi bencana hidrometeorologi.
"Kita harus mengawal infrastruktur fisik jangan sampai nanti tidak kokoh dalam menghadapi perubahan iklim ke depan," ujar Pratikno.
