Pemerintah secara resmi memulai babak baru dalam pengelolaan ekspor komoditas strategis nasional. PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) telah ditunjuk sebagai badan usaha yang memegang kendali atas tata kelola ekspor sumber daya alam.
Kebijakan ini mulai diberlakukan secara efektif pada 1 Juni 2026. Fokus utama dari langkah ini adalah untuk menata kembali sistem perdagangan ekspor satu pintu bagi komoditas penting.
Beberapa komoditas utama yang masuk dalam radar pengawasan badan ini meliputi batu bara, kelapa sawit, hingga ferro alloy. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, memberikan penjelasan mendalam mengenai skema ini.
Ia menegaskan bahwa fase awal yang dimulai pada awal Juni tersebut merupakan masa transisi. Dalam periode ini, mekanisme perdagangan luar negeri yang sudah ada tidak akan langsung berubah drastis.
Airlangga menjamin bahwa operasional harian perusahaan-perusahaan eksportir tetap bisa berjalan sebagaimana mestinya. Fokus utama pemerintah saat ini adalah memastikan kesinambungan bisnis sambil memperkenalkan sistem pelaporan baru.
Pemerintah menargetkan seluruh tata kelola ekspor sumber daya alam akan terintegrasi penuh melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia pada awal 2027 mendatang. Evaluasi berkala akan terus dilakukan untuk menyempurnakan kebijakan ini.
Kewajiban Baru Bagi Para Eksportir :
- Perusahaan eksportir wajib menyerahkan laporan mendetail mengenai aktivitas perdagangan luar negeri mereka kepada PT DSI.
- Seluruh data pengiriman dan transaksi harus tercatat secara transparan dalam sistem yang telah disediakan oleh badan usaha milik negara tersebut.
- Eksportir tetap bertanggung jawab atas operasional teknis ekspor, namun pengawasan kini berada di bawah koordinasi satu pintu.
- Kontrak ekspor yang telah ditandatangani sebelum kebijakan ini berlaku tetap akan dihormati sepenuhnya oleh pemerintah.
Kewajiban pelaporan ini bertujuan untuk memperkuat pengawasan negara terhadap kekayaan alam yang dijual ke pasar internasional. Dengan data yang akurat, pemerintah berharap dapat mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor sumber daya alam.
Masa Transisi dan Evaluasi Berkala
Selama masa transisi yang dimulai Juni 2026, pemerintah akan mengamati dengan saksama bagaimana jalannya proses pelaporan. Evaluasi pertama dijadwalkan akan dilakukan setelah tiga bulan berjalan.
Hasil evaluasi tersebut nantinya akan menjadi landasan bagi pemerintah untuk melangkah ke tahap implementasi yang lebih dalam. Targetnya, pada 1 Januari 2027, sistem ini sudah mampu beroperasi secara maksimal tanpa kendala teknis.
Airlangga Hartarto menegaskan pentingnya menjaga stabilitas perdagangan luar negeri Indonesia. Ia memastikan bahwa aktivitas ekspor tidak akan mengalami gangguan atau hambatan birokrasi yang berarti selama proses ini berlangsung.
Rincian Tahapan Implementasi Kebijakan :
| Periode Waktu | Status Kebijakan | Keterangan Operasional |
|---|---|---|
| 1 Juni 2026 | Awal Masa Transisi | Eksportir mulai wajib lapor ke PT DSI; kegiatan ekspor tetap berjalan normal. |
| Agustus - September 2026 | Evaluasi Tahap I | Penilaian efektivitas sistem pelaporan dan koordinasi antar lembaga. |
| 1 Januari 2027 | Implementasi Penuh | Tata kelola satu pintu berlaku secara total untuk komoditas strategis yang ditentukan. |
Tabel di atas menunjukkan peta jalan yang telah disusun pemerintah guna memastikan transisi berjalan mulus. Fokus utamanya adalah transformasi tata kelola tanpa mengabaikan aspek kelancaran bisnis para pelaku usaha.
Transformasi PT Danantara Menjadi BUMN
PT Danantara Sumberdaya Indonesia kini telah resmi menyandang status sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Status ini dikonfirmasi setelah adanya penandatanganan dokumen resmi pada akhir Mei 2026.
Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, menjelaskan bahwa proses legalitas perusahaan telah rampung. Penandatanganan dilakukan bersama jajaran pimpinan lainnya, termasuk Rosan Roeslani dan Pandu Sjahrir.
Perubahan status menjadi perusahaan pelat merah ini ditandai dengan kepemilikan saham Seri A Dwiwarna oleh negara melalui Badan Pengaturan BUMN. Kepemilikan saham khusus ini memberikan kuasa kepada negara untuk mengarahkan kebijakan strategis perusahaan.
Meskipun sudah resmi menjadi BUMN, jajaran manajemen belum merinci siapa yang akan mengisi posisi Direktur Utama. Nama-nama pengurus inti rencananya akan diumumkan kepada publik dalam waktu dekat.
Pendirian badan usaha ini merupakan mandat langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Tujuannya adalah untuk memperkuat kedaulatan ekonomi melalui pengawasan perdagangan komoditas yang lebih ketat dan transparan.
Pandu Sjahrir, selaku Chief Investment Officer Danantara, menekankan bahwa kehadiran DSI adalah untuk memperbaiki sistem yang ada. Salah satu fokusnya adalah mengatasi masalah ketidaksesuaian harga jual dalam laporan ekspor atau under-invoicing.
Target Utama Pendirian PT DSI :
- Meningkatkan transparansi dalam setiap transaksi ekspor komoditas strategis seperti sawit dan batu bara.
- Memastikan seluruh transaksi perdagangan dilakukan sesuai dengan acuan harga pasar global yang berlaku.
- Mendukung pengelolaan devisa negara agar lebih optimal dan tepat sasaran.
- Melakukan konsolidasi data perdagangan nasional guna meningkatkan efisiensi di berbagai sektor industri.
Dengan adanya koordinasi yang lebih baik, pemerintah yakin devisa hasil ekspor akan lebih banyak yang parkir di perbankan dalam negeri. Hal ini diharapkan mampu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan memperkuat cadangan devisa negara.
Para pelaku usaha, terutama di sektor pertambangan dan perkebunan, kini tengah mencermati setiap regulasi turunan yang akan dikeluarkan. Pemerintah menjanjikan adanya insentif bagi eksportir yang patuh terhadap aturan devisa dan tata kelola baru ini.
Melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia, negara ingin memastikan bahwa kekayaan alam yang diekspor memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Langkah ini sekaligus menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam melakukan hilirisasi dan penataan birokrasi di sektor ekonomi.
