Pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno, menilai rencana perombakan kabinet terhadap menteri yang menjabat sebagai ketua umum partai politik sulit dilakukan demi menjaga stabilitas pemerintahan. Analisis tersebut disampaikan pada Jumat (1/5/2026) menanggapi dinamika politik kabinet Presiden Prabowo Subianto.
Posisi strategis para pemimpin partai dinilai sebagai pilar utama yang menyokong dukungan politik dalam pemerintahan saat ini. Dilansir dari Nasional, perombakan terhadap tokoh-tokoh tersebut dianggap memiliki kerumitan tersendiri karena peran mereka sebagai penentu dukungan.
"Setiap reshuffle itu salah satu yang dipertimbangkan adalah soal potensi gejolak dan stabilitas politiknya. Apa salah satunya? Rasanya reshuffle itu agak sulit terjadi pada ketum-ketum partai itu agak rumit. Karena ketum partai yang jadi menteri itu kan adalah bandul bagaimana dukungan politik itu ada," kata Adi Prayitno, Pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
Saat ini terdapat empat ketua umum partai yang menduduki kursi menteri di kabinet. Mereka adalah Bahlil Lahadalia (Golkar) sebagai Menteri ESDM, Agus Harimurti Yudhoyono (Demokrat) sebagai Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Zulkifli Hasan (PAN) sebagai Menko Pangan, serta Muhaimin Iskandar (PKB) sebagai Menko Pemberdayaan Masyarakat.
Presiden Prabowo disebut mempertimbangkan risiko gejolak politik dan prinsip keseimbangan jatah kursi koalisi dalam setiap pengambilan keputusan. Pengurangan jumlah kursi menteri bagi partai anggota koalisi diprediksi dapat mengganggu ritme hubungan internal pemerintahan.
"Yang kedua, prinsipnya jangan sampai ngurangin jatah partai. Kalau partai ada 5 atau 6, jangan dikurangin. Kalau pun toh dikurangin, mungkin dikasih di tempat yang lain," ungkap Adi Prayitno, Pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
Meski terdapat risiko hambatan, posisi tawar partai koalisi dianggap tidak mutlak mengikat kebijakan presiden. Prabowo dinilai memiliki alternatif dukungan yang luas dari partai-partai di luar koalisi awal seperti PDI Perjuangan, Nasdem, hingga PKS.
"Rasa-rasanya melihat Pak Prabowo hari ini, partai-partai yang ada di dalam kekuasaan sekalipun jumlah partainya atau jumlah menterinya itu dikurangin, enggak bakal protes kok. Kenapa? Karena Pak Prabowo sudah begitu banyak cadangan partai yang siap bekerja sama," kata Adi Prayitno, Pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
Ketersediaan partai cadangan tersebut membuat posisi presiden tetap kuat jika ada anggota koalisi yang menyatakan keberatan terhadap kebijakan perombakan. Hal ini memberikan ruang gerak bagi kepala negara untuk mengganti komposisi menteri jika diperlukan.
"Ada PDI-P di situ, ada Nasdem di situ, ada PKS di situ. Ya kalau kau ngambek ya enggak apa-apa. Ada partai lain yang masuk ke dalam," lanjut Adi Prayitno, Pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
Mekanisme perombakan kabinet diprediksi akan tetap berlangsung dalam waktu dekat namun dengan intensitas yang terbatas. Langkah ini diambil untuk melakukan penyegaran organisasi pemerintahan tanpa memicu reaksi politik yang besar.
"Yang terakhir, bagi saya reshuffle ini memang dicicil Pak. Ya adalah untuk mengantisipasi gejolak-gejolak itu. Mungkin dalam hitungan beberapa bulan ke depan akan ada yang direshuffle," kata Adi Prayitno, Pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
Jumlah menteri yang akan diganti diperkirakan hanya menyasar satu atau dua posisi saja. Strategi pencicilan ini dianggap sebagai upaya paling aman bagi presiden dalam menjaga keharmonisan koalisi besar.
"Tapi tidak banyak. Satu atau dua. Enggak lama lagi satu atau dua," tambah Adi Prayitno, Pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
