Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama Kementerian Sosial menyepakati perbaikan 10.000 unit rumah tidak layak huni milik orang tua siswa Sekolah Rakyat pada Senin (11/5/2026). Langkah ini merupakan bagian dari Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk mendukung target nasional perumahan layak.
Dilansir dari Kompas, sinergi ini bertujuan memperkuat Program Sekolah Rakyat serta Program 3 Juta Rumah yang digagas Presiden Prabowo Subianto. Integrasi antarkementerian dilakukan untuk memastikan bantuan hunian menjangkau masyarakat miskin yang memiliki anak di institusi pendidikan tersebut.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan bahwa keberadaan Sekolah Rakyat bertujuan untuk memberikan akses pendidikan bagi kelompok rentan di berbagai wilayah. Program ini memerlukan dukungan ketersediaan lahan dari pemerintah daerah setempat agar dapat beroperasi secara merata.
"Syarat program sekolah rakyat yaitu memiliki lahan 7 hektar-8 hektar yang dimiliki Pemerintah Kabupaten (Pemkab). Sesuai target Presiden Prabowo bahwa untuk penyediaan satu sekolah rakyat di satu kabupaten di seluruh wilayah Indonesia," ujar Saifullah Yusuf, Menteri Sosial.
Pria yang akrab disapa Gus Ipul tersebut juga memberikan apresiasi terhadap komitmen Kementerian PKP dalam mendukung inisiatif pendidikan berbasis kesejahteraan ini sejak tahap awal perencanaan.
"Didukung oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Saya berterima kasih sekali dengan Pak Menteri PKP yang sejak awal memberikan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap penyelenggaraan sekolah rakyat," lanjut Saifullah Yusuf, Menteri Sosial.
Data pemerintah menunjukkan terdapat angka backlog perumahan nasional yang menyentuh angka 26,9 juta unit. Saat ini, terdapat 166 titik Sekolah Rakyat di Indonesia yang menampung 14.913 siswa, di mana data orang tua siswa menjadi acuan utama distribusi bantuan bedah rumah.
Menteri PKP Maruarar Sirait menekankan bahwa sinkronisasi data antarlembaga sangat krusial agar intervensi fisik bangunan tepat sasaran. Ia memandang komunikasi yang intensif dengan Kemensos sebagai kunci keberhasilan program perumahan.
"Komunikasi dan data dari Kemensos menjadi sangat penting dalam bersinergi dengan program perumahan misalnya dengan program bedah rumah yang salah satunya sudah kita lakukan," ujar Maruarar Sirait, Menteri PKP.
Pemerintah secara resmi mengonfirmasi alokasi kuota BSPS sesuai dengan permintaan yang diajukan oleh pihak Kementerian Sosial. Keputusan ini diambil untuk memberikan dampak nyata bagi kualitas hidup keluarga siswa di lapangan.
"Kami memutuskan mengalokasikan program BSPS sejumlah yang Kementerian Sosial minta yakni 10.000. Gus Ipul kami setujui dan kami dukung 10.000 ini, selamat Gus ya semoga bisa bermanfaat dan saya minta supaya itu bisa membahagiakan khususnya programnya bisa sukses ya," tutur Maruarar Sirait, Menteri PKP.
Kedua kementerian kini tengah menjadwalkan kunjungan lapangan guna memverifikasi kesiapan teknis di daerah-daerah target. Upaya kolaboratif ini diharapkan mampu mempercepat pemenuhan kebutuhan hunian layak sekaligus meningkatkan ekosistem pendidikan nasional.
