Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menekankan urgensi pembangunan markas komando (mako) yang memadai bagi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) pada Jumat (24/4/2026). Rencana evaluasi fasilitas ini muncul setelah peninjauan operasional di lapangan yang dinilai belum didukung sarana pusat komando yang layak.
Ketiadaan pusat komando yang mumpuni dianggap menghambat fungsi instansi dalam mengawal peraturan daerah. Dilansir dari Megapolitan, Rano Karno menyebut bahwa saat ini Satpol PP hanya mengandalkan kantor kecil di kawasan Kebon Sirih yang tidak sebanding dengan beban tugas besar personelnya.
"Saya kemarin berkunjung ke (kantor) Satpol PP. Anda bisa bayangkan, instansi yang begitu besar tidak punya mako. Hanya ada mako kecil di daerah Kebon Sirih," ucap Rano saat ditemui di kawasan Kebon Kosong, Jakarta Pusat.
Mantan aktor tersebut memberikan perumpamaan bahwa kondisi tersebut tidak lazim bagi instansi penegak hukum di tingkat provinsi. Menurutnya, kapasitas operasional Satpol PP memerlukan struktur dukungan fisik yang kuat setingkat markas kepolisian wilayah.
"Maaf istilahnya, kalau misalnya polisi tidak punya Polda kan aneh. Makanya kalau Satpol PP tidak punya mako, itu aneh," kata dia.
Kendala pembangunan fasilitas tersebut diakui Rano sudah sempat masuk dalam perencanaan anggaran Pemprov DKI Jakarta. Namun, penundaan eksekusi terjadi karena adanya kebijakan penghematan pengeluaran daerah pada periode sebelumnya.
"Makanya kemarin saya sempat bicara dengan Pak Gubernur, sepertinya kita harus evaluasi lagi," ucapnya.
Selain masalah infrastruktur, aspek kesejahteraan dan keselamatan personel menjadi perhatian pemerintah daerah. Rano mengungkapkan data bahwa terdapat puluhan anggota yang gugur dalam tugas selama setahun terakhir akibat tekanan beban kerja yang sangat tinggi.
"Itu bukan dalam waktu sesaat, ada rentang waktunya. Itu risiko tugas," kata Rano.
Upaya pembenahan fasilitas ini dipandang sebagai langkah strategis dalam mempersiapkan Jakarta bertransformasi menjadi pusat ekonomi internasional. Peningkatan sarana prasarana penunjang ketertiban umum menjadi salah satu prioritas evaluasi ke depan.
"Kita harus evaluasi lagi masalah ini, apalagi kita mau jadi kota global," ungkap Rano.
