Qatar bergerak cepat mengirimkan tim mediator ke Tehran sebagai tanda negosiasi pembukaan Selat Hormuz sedang memasuki babak krusial. Seperti dilansir dari Media Indonesia, langkah ini bertujuan untuk menandatangani memorandum kesepahaman (MoU) terkait jalur pelayaran internasional tersebut.
Kesepakatan itu nantinya akan diikuti oleh dialog selama 30 hari mengenai program nuklir Iran. Upaya penengah konflik antara Amerika Serikat (AS) dan Iran ini biasanya lebih banyak diperankan oleh Oman dan Pakistan.
Selain utusan Qatar, Panglima Militer Pakistan, Field Marshal Asim Munir, juga diperkirakan akan tiba di Tehran. Walaupun demikian, pihak Iran dilaporkan masih meremehkan laporan adanya terobosan besar dari pertemuan tersebut.
Di sisi lain, AS bersikap sangat hati-hati terhadap perkembangan situasi ini. Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, menyatakan bahwa meski ada sedikit kemajuan, AS menolak keras rencana Iran yang ingin memungut biaya masuk bagi kapal komersial.
Iran berniat menarik tarif tol bagi kapal yang melintasi Selat Hormuz melalui badan baru bentukan mereka, Persian Gulf Strait Authority (PGSA). Hal ini memicu reaksi keras dari pihak Washington dalam pertemuan internasional.
"Iran sedang mencoba membuat sistem tol. Mereka mencoba meyakinkan Oman untuk bergabung dengan mereka dalam sistem tol di jalur air internasional. Tidak ada satu pun negara di dunia yang boleh menerima hal itu," tegas Marco Rubio dalam pertemuan menteri luar negeri NATO di Swedia.
Rencana pengenaan tarif oleh Iran ini memicu penolakan keras dari lima negara Teluk. Bahrain, Kuwait, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab (UEA) menyatakan keberatan mereka secara resmi.
Melalui surat bersama kepada Otoritas Maritim Internasional, kelima negara tersebut mengimbau kapal komersial untuk tidak terlibat dengan PGSA. Mereka menilai langkah Iran dapat menciptakan preseden yang berbahaya bagi jalur pelayaran global.
"Rute yang dimaksud oleh Iran harus dilihat sebagaimana adanya, yaitu sebuah upaya untuk mengendalikan lalu lintas melalui selat dengan memaksa kapal menggunakan rute di dalam perairan teritorialnya, yang dapat dimanfaatkan demi keuntungan finansial melalui pengenaan biaya tol. Pemahaman atau pengakuan apa pun terhadap rute yang diusulkan Iran dan PGSA sebagai alternatif akan menciptakan preseden yang berbahaya," tulis kelima negara tersebut dalam suratnya.
Sementara itu, pihak Iran menegaskan bahwa fokus utama mereka saat ini adalah penghentian permusuhan secara permanen, bukan masalah nuklir. Tuntutan Iran mencakup pencabutan sanksi AS secara bertahap, pencairan aset, serta ganti rugi kerusakan perang.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmail Baghaei, membantah spekulasi media yang berkembang setelah pernyataan Presiden AS Donald Trump. Sebelumnya, Trump menuntut agar Iran menyerahkan timbunan uranium yang diperkaya tinggi.
"Pada tahap ini, fokus negosiasi adalah mengakhiri perang di semua lini, termasuk Lebanon, dan klaim yang dibuat di media mengenai isu-isu nuklir, termasuk masalah materi yang diperkaya atau perdebatan pengayaan, hanyalah spekulasi media dan tidak memiliki kredibilitas," tegas Esmail Baghaei kepada media pemerintah.
