Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan penjelasan terkait posisi utang pemerintah yang kini hampir mencapai Rp 10.000 triliun. Hingga akhir Maret 2026, total utang tercatat sebesar Rp 9.920,42 triliun.
Angka tersebut menunjukkan kenaikan sebesar Rp 282,52 triliun jika dibandingkan dengan posisi pada akhir Desember 2025. Dilansir dari Detik Finance, angka utang sebelumnya berada pada level Rp 9.637,90 triliun.
Meskipun nominalnya meningkat, Purbaya menegaskan bahwa kondisi keuangan negara masih dalam kategori aman. Hal ini didasarkan pada rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang berada di angka 40,75 persen.
Rasio tersebut diklaim masih jauh di bawah ambang batas maksimal yang ditetapkan dalam Undang-Undang Keuangan Negara. Berdasarkan regulasi yang berlaku, batas aman utang adalah sebesar 60 persen dari PDB.
Purbaya membandingkan posisi utang Indonesia dengan standar yang diterapkan di wilayah Eropa untuk menunjukkan ketahanan fiskal nasional. Ia menilai masyarakat tidak perlu merasa khawatir secara berlebihan.
"Kalau kita lihat acuan yang paling ketat di Eropa, rasio utang terhadap PDB berapa? 60%. Kita masih jauh, kenapa lo nanya lagi? Masih aman, masih sekitar 40% lebih sedikit, jadi aman," kata Purbaya.
Pemerintah mengklaim telah mengelola utang secara cermat dan terukur sehingga rasionya lebih rendah daripada negara lain. Purbaya berpendapat bahwa kinerja pengelolaan keuangan ini semestinya mendapatkan apresiasi dari masyarakat.
"Singapura 180%, Malaysia 60% lebih, Thailand juga berapa? Tinggi semua. Kita termasuk paling hati-hati dibanding negara-negara sekeliling kita. Dibanding AS juga, dibanding jepang," ungkap Purbaya.
Lebih lanjut, ia menyayangkan adanya persepsi negatif yang terus berkembang di tengah masyarakat mengenai tumpukan utang tersebut. Menurutnya, perbandingan dengan negara maju dan tetangga menunjukkan posisi RI yang lebih terjaga.
"Jadi kalau lihat dari itu, harusnya Anda puji-puji kita. Cuma nggak pernah kan? Kenapa Anda lihat dari sisi negatif terus?" tambah Purbaya.
Komposisi Utang Berdasarkan Instrumen
Berdasarkan data resmi, total utang yang mencapai Rp 9.920,42 triliun tersebut terbagi ke dalam dua jenis instrumen utama. Instrumen tersebut meliputi Surat Berharga Negara (SBN) dan pinjaman luar negeri maupun dalam negeri.
Mayoritas utang pemerintah per Maret 2026 masih didominasi oleh instrumen SBN yang mencatatkan angka Rp 8.652,89 triliun. Jumlah ini setara dengan 87,22 persen dari keseluruhan total utang yang ada.
Sementara itu, sisa utang pemerintah lainnya berasal dari sektor pinjaman dengan nilai sebesar Rp 1.267,52 triliun. Kontribusi pinjaman ini tercatat sebesar 12,78 persen dari total komposisi beban utang negara.
"Komposisi utang pemerintah mayoritas berupa instrumen SBN yang mencapai 87,22%," tulis laporan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan.
