Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan posisi utang pemerintah yang mencapai Rp 9.920,42 triliun pada akhir Maret 2026 masih dalam kategori aman. Penegasan ini disampaikan dalam media briefing di Jakarta Pusat pada Senin kemarin guna merespons peningkatan utang dari periode sebelumnya.
Data yang dilansir dari Detik Finance menunjukkan adanya kenaikan utang sebesar Rp 282,52 triliun jika dibandingkan dengan posisi akhir Desember 2025 yang tercatat Rp 9.637,90 triliun. Meski nominalnya meningkat, rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) saat ini berada di angka 40,75 persen.
Angka rasio tersebut diklaim masih berada jauh di bawah ambang batas maksimal yang ditetapkan dalam Undang-Undang Keuangan Negara, yakni sebesar 60 persen dari PDB. Purbaya membandingkan kondisi fiskal Indonesia dengan standar keamanan yang diterapkan di wilayah Eropa.
"Kalau kita lihat acuan yang paling ketat di Eropa, rasio utang terhadap PDB berapa? 60%. Kita masih jauh, kenapa lo nanya lagi? Masih aman, masih sekitar 40% lebih sedikit, jadi aman," kata Purbaya, Menteri Keuangan.
Pemerintah menyatakan bahwa pengelolaan utang dilakukan secara cermat dan terukur sehingga posisinya masih lebih rendah daripada banyak negara lain. Purbaya menilai pencapaian tersebut merupakan hasil dari prinsip kehati-hatian yang diterapkan oleh otoritas fiskal nasional.
"Singapura 180%, Malaysia 60% lebih, Thailand juga berapa? Tinggi semua. Kita termasuk paling hati-hati dibanding negara-negara sekeliling kita. Dibanding AS juga, dibanding Jepang," ungkap Purbaya, Menteri Keuangan.
Menteri Keuangan menyayangkan adanya sudut pandang negatif yang terus muncul terkait jumlah nominal utang. Menurutnya, publik seharusnya memberikan apresiasi atas terjaganya rasio utang Indonesia di tengah kondisi ekonomi global.
"Jadi kalau lihat dari itu, harusnya Anda puji-puji kita. Cuma nggak pernah kan? Kenapa Anda lihat dari sisi negatif terus?" tambah Purbaya, Menteri Keuangan.
Dilihat dari komposisinya, utang negara senilai Rp 9.920,42 triliun tersebut terbagi menjadi dua instrumen utama. Mayoritas didominasi oleh Surat Berharga Negara (SBN) dengan nilai Rp 8.652,89 triliun atau 87,22 persen, sementara pinjaman tercatat sebesar Rp 1.267,52 triliun atau 12,78 persen.
"Komposisi utang pemerintah mayoritas berupa instrumen SBN yang mencapai 87,22%," tulis laporan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan.
