Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengandalkan percepatan penyelesaian hambatan investasi melalui satgas debottlenecking guna mengejar target pertumbuhan ekonomi 8 persen pada 2029. Strategi ini disampaikan dalam seminar internasional di Gedung Dhanapala, Jakarta, pada Selasa (12/5/2026).
Dilansir dari Money, Purbaya menilai pencapaian target tersebut tidak mungkin hanya bersandar pada belanja negara. Hal ini disebabkan kontribusi APBN terhadap ekonomi nasional hanya berada di kisaran 10 persen, sementara sektor swasta memegang peranan dominan bagi sisa pertumbuhan.
"Tanpa partisipasi signifikan dari sektor swasta, hampir mustahil untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen, sementara target kita 8 persen pada tahun 2029," ujar Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.
Pemerintah menindaklanjuti kebutuhan perbaikan iklim usaha tersebut dengan membentuk satgas percepatan program melalui Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2026. Satgas ini berfokus menangani berbagai kendala teknis atau debottlenecking yang selama ini menghalangi realisasi proyek di lapangan.
Data terkini menunjukkan satgas telah menghimpun 142 pengaduan dari kalangan pelaku usaha dan investor. Dari total laporan tersebut, sebanyak 83 kasus telah masuk tahap pembahasan terbuka dan 45 kasus di antaranya telah berhasil diselesaikan secara tuntas.
"I mendengarkan langsung dari sektor swasta mengenai masalah yang mereka hadapi, lalu kami menyelesaikan masalah tersebut. Pada akhirnya kami juga akan memperbaiki regulasinya," kata Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.
Pendekatan baru ini diklaim lebih efektif karena mengedepankan komunikasi langsung untuk mendapatkan solusi konkret. Berdasarkan catatan pemerintah, rata-rata satu hingga empat kasus investasi dapat dirampungkan setiap pekannya melalui mekanisme kerja yang praktis dan transparan.
"Kendati demikian, upaya menghadirkan iklim usaha harus diperkuat melalui mekanisme yang lebih praktis dan transparan," ujar Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.
Langkah-langkah taktis ini juga didukung dengan kebijakan investasi yang lebih kredibel. Pemerintah menargetkan peningkatan kepercayaan investor global melalui penyederhanaan hambatan usaha dan pemberian kepastian hukum yang lebih kuat bagi seluruh pelaku bisnis di Indonesia.
