Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan kesiapan pemerintah untuk memberikan disinsentif berupa pemotongan transfer keuangan bagi pemerintah daerah yang terbukti menghambat proses perizinan investasi pada Selasa (12/5/2026).
Dilansir dari Money, langkah tegas tersebut merupakan bagian dari mekanisme sidang debottlenecking guna mengurai proyek investasi bernilai besar yang selama ini tertahan akibat kendala birokrasi dan minimnya koordinasi antarlembaga.
Purbaya menekankan pentingnya keterbukaan dalam penyelesaian sengketa investasi demi meningkatkan kepercayaan publik dan pelaku usaha mancanegara.
"Yang jelas, begitu investor melihat ada mekanisme seperti ini, mereka jadi tidak takut melakukan investasi di Indonesia karena tahu kalau ada hambatan mereka harus mengadu ke mana," ujar Purbaya, Menteri Keuangan.
Meskipun terdapat sejumlah pihak yang menghendaki penyelesaian secara tertutup, transparansi dianggap sebagai bukti keseriusan negara dalam membenahi iklim bisnis.
ÔÇ£Menurut saya lebih bagus kalau di-broadcast langsung, karena transparansinya ada di situ. Biar masyarakat dan investor tahu bahwa kita serius menjaga investasi,ÔÇØ ucap Purbaya, Menteri Keuangan.
Upaya ini dinilai krusial mengingat potensi realisasi investasi yang sangat besar dapat segera terwujud apabila hambatan administratif di tingkat daerah dapat dihilangkan secara cepat.
ÔÇ£Sekarang saya baru tahu ternyata pemerintah pusat punya kekuatan terkait transfer keuangan daerah. Jadi apa pun yang mengganggu investasi akan kita kasih disinsentif,ÔÇØ ujar Purbaya, Menteri Keuangan.
Purbaya memastikan bahwa seluruh keputusan yang dihasilkan dalam sidang debottlenecking memiliki landasan kuat untuk dilaksanakan oleh setiap pemangku kepentingan.
ÔÇ£Jadi saya bukan cuma ngomong saja, karena kita punya sedikit kekuatan untuk memastikan semuanya menjalankan keputusan dari sidang debottlenecking ini. Dampaknya nanti akan berbeda,ÔÇØ kata Purbaya, Menteri Keuangan.
