Ketua DPR RI Puan Maharani menuntut penguatan sistem pengawasan negara dalam pelaksanaan Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) 2026 untuk menjaga integritas seleksi masuk perguruan tinggi negeri. Langkah ini merespons temuan berbagai modus kecurangan yang dinilai semakin canggih dan terorganisasi pada Kamis (23/4/2026).
Integritas seleksi nasional menjadi sorotan utama karena praktik ilegal ini berpotensi merusak mekanisme meritokrasi berdasarkan kemampuan akademik. Dilansir dari Nasional, sejumlah pelanggaran ditemukan merata di berbagai pusat ujian mulai dari Pulau Jawa hingga Sulawesi.
ÔÇ£Dan melihat modus kecurangan yang semakin berkembang, maka diperlukan adaptasi sistem dan teknologi pengawasan. Apalagi, di tengah kemajuan zaman sekarang, banyak sarana yang memungkinkan kecurangan dapat dilakukan,ÔÇØ kata Puan, dalam keterangan resminya, Kamis (23/4/2026).
Puan menilai fenomena tersebut bukan sekadar pelanggaran individu, melainkan menunjukkan pola berulang dengan teknik yang jauh lebih kompleks dibandingkan tahun sebelumnya.
ÔÇ£Pola yang berulang dengan teknik yang semakin kompleks menunjukkan bahwa tekanan kompetisi pendidikan hari ini telah berkembang dalam bentuk yang menuntut perhatian lebih serius,ÔÇØ kata Puan.
Menurutnya, penggunaan teknologi dan identitas palsu dalam ujian dapat mengikis kepercayaan publik terhadap sistem pendidikan nasional yang adil bagi seluruh peserta.
ÔÇ£Setiap bentuk kecurangan yang berupaya menembus sistem dengan bantuan teknologi, identitas palsu, atau pihak pengganti sesungguhnya merusak kepercayaan kolektif terhadap mekanisme meritokrasi,ÔÇØ kata Puan.
Ketua DPR RI ini juga mendorong kementerian terkait untuk melakukan mitigasi dini dan menjadikan temuan ini sebagai bahan evaluasi total pada desain seleksi mendatang.
ÔÇ£Negara perlu memastikan bahwa ruang kecurangan semakin sempit dari tahun ke tahun, bukan sekadar merespons setelah pelanggaran terjadi. Artinya harus ada mitigasi,ÔÇØ pungkas Puan.
Panitia Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) mengonfirmasi adanya kecurangan di beberapa institusi seperti Universitas Diponegoro (Undip), Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Universitas Negeri Malang (UM), Universitas Airlangga (Unair), hingga Universitas Sulawesi Barat (Unsulbar).
Ketua Umum Tim Penanggung Jawab SNPMB 2026, Eduart Wolok, mengungkapkan bahwa berbagai tindakan curang tersebut sudah mulai terdeteksi sejak hari pertama pelaksanaan ujian pada Senin (21/4/2026).
"Pada pagi hari ini sampai dengan pukul 09.00 WIB kita telah mendapatkan informasi berbagai macam kecurangan yang coba dilakukan peserta UTBK di beberapa Pusat UTBK," kata Eduart dalam konferensi pers di Media Center UTBK UNJ, dikutip dari Kompas.com, Senin (21/4/2026).
Temuan spesifik mencakup peserta berinisial M di Undip yang menggunakan alat elektronik di telinga, serta penggunaan identitas palsu oleh joki di Universitas Negeri Malang. Sementara itu, di Universitas Sulawesi Barat, panitia menemukan modus unik di mana seorang pelaku mengikuti ujian dalam dua tahun berbeda dengan identitas yang tidak sama.
