PSI dan Projo Perebutkan Rencana Perjalanan Politik Joko Widodo

PSI dan Projo Perebutkan Rencana Perjalanan Politik Joko Widodo
Foto: Ilustrasi PSI dan Projo Perebutkan Rencana Perjalanan Politik Joko Widodo.

Partai Solidaritas Indonesia dan relawan Projo berselisih mengenai pihak yang berwenang mengatur rencana perjalanan politik Presiden ke-7 RI Joko Widodo menjelang Juni 2026, seperti dilansir dari Nasional.

Sekretaris Jenderal Projo Freddy Alex Damanik menyatakan bahwa kondisi kesehatan Joko Widodo telah pulih hampir sepenuhnya dan siap menyapa masyarakat kembali.

"Pak Jokowi menyampaikan beberapa hal kepada relawannya. Yang pertama kesehatannya sudah pulih 99 persen, dan rencananya bulan depan (Juni), beliau sudah akan keliling Indonesia kembali untuk menyapa masyarakat. Pak Jokowi akan didampingi relawannya ketika mengunjungi suatu daerah," ujar Freddy Alex Damanik, Sekjen Projo pada Rabu (13/5/2026).

Pernyataan dari pihak relawan tersebut langsung mendapat penolakan keras dari struktur kepengurusan Partai Solidaritas Indonesia yang mengklaim sebagai perancang resmi peta jalan perjalanan.

"Kita yang menyiapkan. Saya enggak tahu itu Projo, Projo apa ya? Projo kan bukannya bukan Pro Jokowi? Bukan Pro Jokowi, pada waktu itu pernah ngomong. Jadi agak membingungkan lu menanyai saya ini Projo, Projo mana? Yang sudah enggak Pro Jokowi lagi?" ujar Bestari Barus, Ketua DPP PSI pada Kamis (14/5/2026).

Pihak partai menegaskan bahwa mobilisasi mantan presiden tersebut dirancang khusus secara internal demi target jangka panjang organisasi.

"Kalau mengenai Pak Jokowi akan ke mana, kita sedang mempersiapkan itu dari mulai rakernas itu, Rakernas PSI di Makassar. Kita mempersiapkan roadmap-nya perjalanan Pak Jokowi ini menuju pemenangan PSI 2029," ujar Bestari Barus, Ketua DPP PSI.

Pengamat politik kemudian menilai perebutan pengaruh tersebut tidak akan memberikan dampak elektoral yang besar bagi partai politik bersangkutan berdasarkan data pemilu terdahulu.

"Membaca jejak pengaruh Jokowi di Pemilu 2024, dan dalam catatan survei yang IPO lakukan, Jokowi sebetulnya tidak memiliki dampak signifikan pada elektabilitas Parpol," ujar Dedi Kurnia Syah, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) pada Jumat (15/6/2026).

Menurut hasil analisis lembaga survei tersebut, kemenangan tokoh lain dalam pemilihan presiden sebelumnya juga tidak didominasi oleh faktor personal mantan wali kota Solo itu.

"Memang Prabowo berhasil menang di Pilpres. Tetapi catatannya bukan didominasi faktor Jokowi," ujar Dedi Kurnia Syah, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO).

Ia menambahkan bahwa posisi politik relawan pendukung akan tetap terikat pada figur utama demi mempertahankan eksistensi organisasi mereka.

"Klaim Projo bahwa mereka bukan Pro Jokowi tidak masuk akal," ujar Dedi Kurnia Syah, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO).

Sementara itu, pakar komunikasi politik mengingatkan adanya risiko besar yang dapat merugikan internal partai jika terus memaksakan keterlibatan figur kontroversial.

"Berharap pada Jokowi untuk mendongkrak elektabilitas PSI, tampaknya akan berujung pada kekecewaan. Bahkan kehadiran Jokowi ke penjuru tanah air membawa panji-panji PSI bisa jadi akan menjadi bumerang pada partai gajah tersebut," ujar Jamiluddin Ritonga, Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul pada Minggu (17/5/2026).

Ia menilai daya tarik politik figur tersebut telah mengalami pergeseran emosional di mata masyarakat dibandingkan dengan periode satu dekade lalu.

"Jokowi bukan lagi sosok yang mampu menghipnotis anak bangsa untuk berpihak kepadanya. Jokowi saat ini adalah sosok kontroversial, termasuk terkait ijazahnya," ujar Jamiluddin Ritonga, Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul.

Strategi pelibatan ini disarankan untuk dievaluasi secara mendalam agar tidak menjadi penyebab kegagalan partai politik mencapai ambisi parlemen.

"Karena itu, sebelum Jokowi berkeliling Indonesia membawa panji-panji PSI, sebaiknya perlu dikaji ulang plus minusnya. Jangan sampai PSI kembali gagal ke Senayan hanya karena salah menilai keperkasaan Jokowi," ujar Jamiluddin Ritonga, Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul.

Artikel terkait

Rekomendasi