Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2026 diproyeksikan mencapai 5,1 persen oleh Bank DBS akibat dampak tekanan global serta fluktuasi harga energi dunia. Dilansir dari Suara pada Jumat (15/5/2026), penyesuaian ini dilakukan di tengah catatan pertumbuhan ekonomi nasional yang sempat menyentuh angka 5,6 persen secara tahunan pada kuartal pertama.
Analisis DBS Research menunjukkan bahwa meski fundamental ekonomi dalam negeri mengawali tahun dengan solid, risiko eksternal tetap menjadi tantangan utama. Senior Economist DBS Bank, Radhika Rao, memberikan gambaran mengenai perlunya penyesuaian target pertumbuhan setahun penuh tersebut.
"Indonesia memasuki 2026 dengan percaya diri didukung fundamental yang kuat. Namun, proyeksi pertumbuhan setahun penuh tetap perlu disesuaikan menjadi 5,1 persen dari sebelumnya 5,3 persen. Hal ini dilakukan guna mengantisipasi risiko kenaikan harga energi global dan tekanan pada nilai tukar Rupiah," tutur Radhika Rao.
Selain faktor energi, pemerintah kini fokus pada disiplin fiskal guna merespons ketidakpastian pasar keuangan global yang dinamis. Penekanan diberikan pada pentingnya kepastian usaha melalui sinkronisasi regulasi antara pemerintah pusat dan daerah.
"Hal ini, sebagai langkah strategis, penguatan stabilitas makroekonomi melalui implementasi Undang-Undang Cipta Kerja dan harmonisasi regulasi pusat-daerah dinilai sangat penting untuk menciptakan kepastian usaha. Konsistensi kebijakan ini diharapkan dapat terus meningkatkan kepercayaan investor sekaligus memperkokoh daya tahan ekonomi nasional di tengah dinamika pasar global yang dinamis," beber Radhika Rao.
Realisasi pertumbuhan 5,6 persen pada kuartal pertama 2026 tercatat sebagai yang tercepat sejak akhir 2022. Lonjakan ini dipicu oleh tingginya konsumsi rumah tangga dan belanja pemerintah yang mendapatkan dorongan dari momentum hari besar keagamaan.
"Tercatat, sektor konsumsi rumah tangga dan pemerintah tumbuh hingga 7 persen yoy, sementara sektor investasi tetap kokoh di kisaran 6 persen yoy," tandas Radhika Rao.
Ketahanan ekonomi ke depan akan sangat bergantung pada efisiensi program prioritas dan kemampuan pemerintah menjaga defisit fiskal tetap berada di bawah level 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto.
