Projo Tegaskan Joko Widodo Milik Rakyat Bukan Milik Partai Politik

Projo Tegaskan Joko Widodo Milik Rakyat Bukan Milik Partai Politik
Foto: Ilustrasi Projo Tegaskan Joko Widodo Milik Rakyat Bukan Milik Partai Politik.

Sekretaris Jenderal Projo Freddy Alex Damanik menegaskan bahwa Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo merupakan tokoh nasional milik masyarakat secara luas. Pernyataan ini disampaikan pada Jumat (15/5/2026) untuk menanggapi isu perebutan pengaruh atas sosok mantan presiden tersebut.

Freddy menyampaikan bahwa latar belakang Joko Widodo sebagai pemimpin muncul dari aspirasi masyarakat bawah. Hal ini mendasari pandangan organisasi relawan tersebut mengenai posisi politik sang mantan kepala negara di mata publik, sebagaimana dilansir dari Nasional.

"Pak Jokowi bukan milik kelompok atau partai tertentu, tetapi tokoh nasional milik rakyat Indonesia, pemimpin rakyat yang lahir dari kandungan rakyat itu sendiri," ujar Freddy Alex Damanik, Sekretaris Jenderal Projo.

Pihak Projo juga membantah adanya perselisihan dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) terkait kedekatan dengan Joko Widodo. Freddy menjelaskan bahwa komunikasi antar pengurus organisasi relawan dan partai politik tersebut masih berjalan secara harmonis hingga saat ini.

"Hubungan baik kami tetap terjaga dengan Ketum Kaesang, dengan Ketua Dewan Pembina Jeffrie Geovanie, Grace Natalie, Raja Juli Antoni, Ade Armando, Faldo Maldini dan hampir semua orang-orang lama di PSI," ujar Freddy Alex Damanik, Sekretaris Jenderal Projo.

Konsistensi dalam mengawal program kerja pemerintah selama satu dekade terakhir menjadi fokus utama Projo saat ini. Freddy menekankan pentingnya menjaga warisan pembangunan daripada terjebak dalam narasi persaingan antar organisasi pendukung.

"Projo memandang PSI sebagai sahabat perjuangan dalam banyak hal. Perbedaan posisi organisasi itu biasa dalam demokrasi, tetapi tujuan besarnya sama: menjaga Indonesia tetap maju dan menjaga semangat kerakyatan yang diwariskan Pak Jokowi," ujar Freddy Alex Damanik, Sekretaris Jenderal Projo.

Komentar ini muncul setelah adanya pernyataan dari pihak PSI mengenai pengaturan jadwal kegiatan Joko Widodo. Ketua DPP PSI Bestari Barus sebelumnya mengeklaim bahwa pihaknya yang memiliki otoritas dalam menyusun agenda keliling Indonesia mantan presiden tersebut.

Bestari sempat mempertanyakan identitas dan konsistensi Projo sebagai organisasi relawan pendukung. Ia menyinggung pernyataan lama dari pihak relawan yang dianggap membingungkan terkait hubungan mereka dengan Joko Widodo pada Kamis (14/5/2026).

"Kita yang menyiapkan. Saya enggak tahu itu Projo, Projo apa ya? Projo kan bukannya bukan Pro Jokowi? Bukan Pro Jokowi, pada waktu itu pernah ngomong. Jadi agak membingungkan lu menanyai saya ini Projo, Projo mana? Yang sudah enggak Pro Jokowi lagi?" ujar Bestari Barus, Ketua DPP PSI.

Artikel terkait

Rekomendasi