Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan Presiden Prabowo Subianto menargetkan penyelesaian masalah sampah darurat di 71 kota pada Mei 2028. Penegasan ini disampaikan dalam acara deklarasi gerakan pilah sampah di kawasan CFD Jakarta pada Minggu (10/5/2026), sebagaimana dilansir dari Megapolitan.
Keresahan Presiden muncul karena persoalan limbah domestik dinilai belum menunjukkan perkembangan signifikan hingga saat ini. Zulkifli Hasan menjelaskan bahwa pengelolaan sampah merupakan indikator mendasar bagi kemajuan suatu bangsa di mata kepala negara.
ÔÇ£Presiden betul-betul risau, tidak mungkin kita menjadi bangsa yang maju dan hebat kalau mengelola sampah saja kita tidak bisa,ÔÇØ kata Zulhas, Menteri Koordinator Bidang Pangan.
Kepala Negara juga menyoroti durasi penyelesaian masalah ini yang dianggap terlalu berlarut-larut. Berdasarkan laporan Zulkifli, Presiden kerap mempertanyakan efektivitas kerja pemerintah dalam menangani isu tersebut saat memimpin rapat terbatas kabinet.
ÔÇ£Presiden mengatakan, ÔÇÿKenapa sudah 80 tahun sampah enggak selesai-selesai?ÔÇÖÔÇØ ujar Zulhas, Menteri Koordinator Bidang Pangan.
Lambatnya kemajuan proyek pengolahan sampah selama satu dekade terakhir diduga kuat akibat hambatan birokrasi perizinan yang rumit. Zulhas mengungkapkan hanya terdapat dua proyek yang berhasil mengantongi izin dalam kurun waktu 11 tahun terakhir.
ÔÇ£Sebelas tahun, dua! Dua pun, yang satu tidak bisa jalan, yang satu kadang jalan kadang tidak, on-off. Itu 11 tahun,ÔÇØ kata Zulhas, Menteri Koordinator Bidang Pangan.
Guna mempercepat solusi, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 109 Tahun 2025. Regulasi ini dirancang khusus untuk memangkas rantai perizinan transformasi sampah menjadi energi listrik atau waste to energy.
Fokus utama pemerintah saat ini tertuju pada 71 kota yang masuk dalam skema 22 aglomerasi. Beberapa wilayah yang masuk kategori darurat sampah antara lain kawasan Bantargebang, Bandung, hingga Tangerang Selatan.
ÔÇ£Darurat itu seperti Bantar Gebang, Bandung, Tangsel, dan lain-lain, yang jumlahnya kira-kira ada 71 kota yang kita gabung di dalam 22 aglomerasi,ÔÇØ ujar Zulhas, Menteri Koordinator Bidang Pangan.
Pemerintah menetapkan tenggat waktu yang ketat bagi para pemangku kepentingan untuk menuntaskan masalah di wilayah-wilayah prioritas tersebut. Zulkifli menegaskan kesiapannya untuk dievaluasi terkait pencapaian target fisik di lapangan pada akhir periode yang ditentukan.
ÔÇ£Kita akan selesaikan sampai Mei 2028 untuk yang darurat. Kalau teman-teman enggak selesai, nanti boleh saya diprotes di bulan Mei 2028,ÔÇØ tambah Zulhas, Menteri Koordinator Bidang Pangan.
