Presiden Prabowo Subianto melakukan perombakan Kabinet Merah Putih pada tahun 2026 ini. Langkah ini diambil guna mengoptimalkan kinerja pemerintahan dalam sisa masa jabatannya.
Dilansir dari Caritahu, perombakan kabinet tersebut secara resmi dilaksanakan oleh Kepala Negara pada Senin (27/4). Melalui kebijakan tersebut, Presiden melantik sejumlah pejabat negara baru.
Secara keseluruhan, terdapat enam nama baru yang menempati posisi strategis. Jabatan tersebut meliputi posisi wakil menteri, menteri, hingga Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi.
Langkah perombakan ini merupakan perwujudan dari kewenangan konstitusional yang dimiliki oleh seorang Kepala Pemerintahan. Berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Presiden memegang hak penuh dalam pengangkatan menteri.
Untuk dapat menempati posisi menteri, terdapat sejumlah kriteria ketat yang wajib dipenuhi oleh calon pejabat. Syarat tersebut di antaranya harus berstatus Warga Negara Indonesia, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta setia kepada Pancasila dan UUD 1945.
Selain itu, calon menteri juga harus sehat jasmani dan rohani, memiliki integritas yang baik, serta tidak pernah dipidana penjara lima tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Wewenang Penuh Presiden Berdasarkan Konstitusi
Hak prerogatif Presiden dalam memberhentikan dan mengangkat menteri juga telah diatur secara tegas dalam Pasal 17 UUD 1945. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa menteri-menteri negara bertugas membantu Presiden.
Setiap menteri mengemban tanggung jawab untuk membidangi urusan tertentu dalam jalannya pemerintahan. Adapun aturan mengenai pembentukan, pengubahan, hingga pembubaran kementerian negara juga diatur secara khusus melalui Undang-Undang.
Kebijakan perombakan susunan menteri ini dinilai krusial untuk menempatkan figur yang tepat demi mendongkrak kinerja kementerian. Langkah ini diharapkan mampu memacu efektivitas pemerintah dalam menyukseskan program prioritas, sekaligus merespons kritik publik terhadap kinerja kabinet.
