Presiden RI Prabowo Subianto memastikan kelanjutan program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk menyerap hasil produksi petani dan nelayan saat meresmikan hilirisasi di Cilacap, Jawa Tengah, Rabu (29/4/2026). Langkah strategis ini bertujuan menggerakkan ekonomi perdesaan sekaligus memberikan kepastian pasar bagi produsen lokal di seluruh wilayah Indonesia.
Sebagaimana dilansir dari Nasional, kepala negara menegaskan bahwa inisiatif tersebut merupakan instrumen penting untuk mencegah kerusakan hasil panen akibat minimnya penyerapan pasar. Pemerintah berupaya memutus rantai permainan harga yang selama ini kerap merugikan para produsen di tingkat tapak.
"Kita sudah menghasilkan MBG (untuk) puluhan juta (orang). Dan kita akan teruskan sampai selesai. Banyak kekurangan kita selesaikan. Tapi kita sudah merasakan manfaatnya. Petani-petani yang tadinya hasil panennya tidak terbeli. Begitu dia panen mangga, mangganya tidak diambil, puso, rusak di kebun. Panennya tidak diserap. Tengkulak datang banting harga," ujar Prabowo Subianto, Presiden RI.
Prabowo menyampaikan bahwa pendanaan program ini bersumber dari efisiensi anggaran negara. Penghematan tersebut diperoleh dari upaya pemerintah dalam menekan angka kebocoran dana publik yang diakibatkan oleh praktik korupsi.
"Apa yang salah kalau Presiden Republik Indonesia dan pemerintah yang dia pimpin ingin menggelontor uang kepada rakyatnya sendiri? Uang ini adalah uang yang kita hemat dari korupsi," jelas Prabowo Subianto, Presiden RI.
Selain aspek distribusi pangan, Presiden menekankan pentingnya penggunaan data yang akurat dalam setiap proyek pemerintah. Ia mendorong seluruh jajaran kementerian dan lembaga untuk mengedepankan analisis teknis yang presisi dalam mengevaluasi efektivitas program di lapangan.
"Saya minta kita objektif dan kita bersifat saintifik. Kita hitung secara matematik," imbuh Prabowo Subianto, Presiden RI.
Peningkatan jangkauan program ini didukung oleh lonjakan alokasi anggaran yang signifikan pada tahun mendatang. Badan Gizi Nasional (BGN) melaporkan adanya kenaikan dana yang jauh lebih besar dibandingkan periode sebelumnya untuk mengakomodasi target sasaran yang lebih luas.
"Kita sudah mendapat pagu anggaran Rp 268 triliun dengan dana standby Rp 67 triliun, sehingga total dianggarkan Rp 335 triliun," ujar Dadan Hindayana, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN).
Dadan membandingkan ketersediaan dana tersebut dengan alokasi pada tahun 2025 yang hanya menyentuh angka Rp 71 triliun. Penambahan anggaran ini diproyeksikan mampu mencakup puluhan juta penerima manfaat di berbagai daerah.
"Jauh (lebih besar tahun ini), kan tahun lalu kita Rp 71 triliun, tahun ini kita Rp 335 triliun," ucap Dadan Hindayana, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN).
Secara keseluruhan, alokasi anggaran Rp 335 triliun tersebut disiapkan untuk memenuhi target penyaluran program kepada 82,9 juta penerima pada tahun 2026.
