Presiden Prabowo Subianto menyerahkan sejumlah alat utama sistem persenjataan (alutsista) baru kepada TNI di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, pada Senin (18/6/2026). Langkah ini diambil pemerintah guna meningkatkan kekuatan pertahanan nasional di tiga matra.
Dilansir dari Detik Finance, penguatan pertahanan ini dinilai krusial bagi Indonesia. Pemerintah memandang peningkatan ketahanan di udara, darat, maupun laut sangat dibutuhkan dalam menghadapi gejolak geopolitik global saat ini.
"Kita harus terus tingkatkan kekuatan pertahanan kita sebagai penangkal, sebagai deterrent. Kita tidak punya kepentingan selain untuk menjaga wilayah kita sendiri. Dalam waktu yang akan datang terus akan kita bangun kekuatan kita. Kita ingin mengamankan wilayah udara, wilayah laut, dan tentunya wilayah daratan kita," ujar Prabowo di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Senin (18/6/2026).
Persenjataan yang diserahkan meliputi enam pesawat Rafale, empat Falcon 8X, serta satu Airbus A400M Atlas MRTT. Prabowo juga menyerahkan Radar GCI GM403, Rudal Air to Air Beyond Visual Range (BVR) Meteor, dan Smart Weapon AASM Hammer.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) siap menyokong penuh kebijakan penambahan kekuatan militer tersebut. Purbaya memastikan dana yang diperlukan telah dialokasikan dengan matang.
"Tahun depan ada. Tahun depannya lagi juga ada, tahun depan udah ada anggaran juga cukup besar. Jadi, kan di tengah uncertainty seperti sekarang yang dibilang presiden betul, kita harus jaga kemampuan pertahanan kita," ujar Purbaya dalam kesempatan berbeda di tempat yang sama.
Terkait rincian nominal anggaran pertahanan, Purbaya tidak bersedia membeberkannya karena merupakan rahasia negara. Kendati demikian, ia memastikan bahwa kondisi kas negara tetap aman dan mampu mendanai berbagai program prioritas lainnya.
"Dengan ini saja sudah kita hitung defisit anggarannya di bawah 3%. Defisitnya di bawah 3%. Jadi, nggak usah khawatir. Semuanya udah kita hitung dengan baik, termasuk untuk MBG, untuk program-program yang lain tanpa mengganggu program pembangunan yang lain," tegas Purbaya.
Pemerintah juga memberikan jaminan bahwa defisit fiskal APBN dipastikan tidak akan melewati ambang batas regulasi sebesar 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
