Hubungan bilateral antara Myanmar dan India memasuki babak baru melalui pertemuan tingkat tinggi. Presiden Myanmar Min Aung Hlaing melakukan kunjungan resmi selama dua hari ke India yang dimulai pada Sabtu (28/5).
Kunjungan kenegaraan ini, seperti dilansir dari Media Indonesia, merupakan perjalanan luar negeri pertama bagi Min Aung Hlaing sejak dirinya resmi dilantik sebagai presiden pada April lalu.
Kementerian Luar Negeri Myanmar mengumumkan bahwa dalam lawatan diplomasi tersebut, Min Aung Hlaing didampingi oleh delegasi yang terdiri dari sejumlah menteri dan pejabat tinggi pemerintah.
Di sisi lain, Kementerian Luar Negeri India mengonfirmasi agenda kunjungan yang dijadwalkan berlangsung selama lima hari tersebut. New Delhi berharap pertemuan ini dapat mempererat kemitraan yang telah lama terjalin.
"Kunjungan ini diharapkan semakin memperkuat dan memperdalam hubungan yang beragam antara kedua negara," demikian pernyataan pemerintah India.
Selama berada di India, Min Aung Hlaing memiliki sejumlah agenda penting, termasuk pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Narendra Modi. Selain itu, ia juga akan berdialog dengan kalangan pelaku usaha India untuk menjajaki peluang investasi dan kerja sama ekonomi.
Pemerintah Myanmar menambahkan bahwa agenda formal lain yang akan dilakukan oleh Min Aung Hlaing adalah melangsungkan pertemuan dengan Presiden India Droupadi Murmu.
Lawatan diplomatik ini berjalan di bawah pengawasan ketat komunitas internasional. Hal ini tidak lepas dari rekam jejak kepemimpinan Min Aung Hlaing yang bermula dari kudeta militer pada tahun 2021.
Saat masih memegang posisi sebagai panglima militer Myanmar, ia melengserkan pemerintahan sah hasil pemilu yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi. Tindakan penahanan terhadap tokoh demokrasi itu kemudian memicu konflik internal yang meluas di berbagai wilayah Myanmar.
Setelah lima tahun berada di bawah kendali pemerintahan militer, Myanmar akhirnya menyelenggarakan pemilu pada Januari lalu. Kendati demikian, pesta demokrasi tersebut menuai gelombang kritik dari berbagai pihak luar.
Kritik muncul karena pemilu tersebut tidak menyertakan partai pimpinan Suu Kyi. Selain itu, pemungutan suara juga tidak dapat dilaksanakan di beberapa wilayah yang saat ini dikuasai oleh kelompok pemberontak.
Hasil akhir pemilu tersebut memberikan kemenangan mutlak bagi kelompok yang memiliki afiliasi langsung dengan militer. Kemenangan ini sekaligus memuluskan langkah Min Aung Hlaing untuk menduduki kursi kepresidenan.
Sikap Diplomatik India
India menjadi salah satu negara tetangga yang memilih untuk tetap mempertahankan hubungan diplomatik resmi dengan Myanmar setelah peristiwa kudeta. Kebijakan ini sejalan dengan langkah strategis yang diambil oleh beberapa negara Asia lainnya.
Selain India, negara seperti Tiongkok dan Thailand turut mengirimkan perwakilan resmi mereka saat menghadiri upacara pelantikan Min Aung Hlaing sebagai presiden pada April lalu.
Secara keseluruhan, upacara pelantikan tersebut dihadiri oleh utusan dari lebih dari 20 negara. Kehadiran para diplomat ini mencerminkan strategi Naypyidaw untuk memperluas jaringan luar negeri di tengah tekanan dan sanksi dari negara-negara Barat terkait isu hak asasi manusia.
Bagi pemerintah Myanmar, kunjungan ke India memiliki nilai strategis yang sangat tinggi. New Delhi dipandang sebagai mitra utama di kawasan Asia Selatan yang memiliki keterkaitan langsung dalam aspek keamanan dan stabilitas ekonomi, khususnya di wilayah perbatasan.
Melalui pertemuan tatap muka antara Min Aung Hlaing dan Narendra Modi, kedua pihak diproyeksikan bakal merumuskan kesepakatan terkait konektivitas kawasan, pengamanan garis perbatasan, koordinasi ekonomi, serta memantau perkembangan situasi domestik di Myanmar.
