Presiden Bolivia Sebut Negara Berada di Titik Kritis Akibat Demonstrasi

Presiden Bolivia Sebut Negara Berada di Titik Kritis Akibat Demonstrasi
Foto: Ilustrasi Presiden Bolivia Sebut Negara Berada di Titik Kritis Akibat Demonstrasi.

Presiden Bolivia Rodrigo Paz memberikan peringatan keras pada Rabu (27/5) bahwa negaranya kini berada dalam situasi genting akibat gelombang demonstrasi yang berlangsung hampir satu bulan penuh. Aksi massa yang mengepung ibu kota tersebut telah memicu kelangkaan parah pada pasokan pangan, bahan bakar, dan obat-obatan.

Gelombang protes ini dilancarkan oleh para pekerja berpenghasilan rendah serta kelompok mayoritas Pribumi yang menuntut pengunduran diri presiden, seperti dilansir dari Media Indonesia. Krisis ekonomi parah langsung menyambut pemerintahan Paz yang baru berjalan selama enam bulan dengan kebijakan ekonomi beraliran tengah-kanan.

"Negara ini membutuhkan ketertiban, dan sedang mencapai titik kritis," ujar Rodrigo Paz, Presiden Bolivia.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam sebuah acara publik di La Paz untuk memperbarui seruan dialog kepada para demonstran. Guna membuka jalan dalam memulihkan ketertiban, Kongres Bolivia sebelumnya telah mencabut pembatasan bagi presiden untuk mengumumkan status darurat negara pada Selasa (26/5).

"Siapa pun yang ingin menghancurkan bangsa ini harus berhadapan dengan presiden ini dan seluruh kekuatan Konstitusi," tegas Rodrigo Paz, Presiden Bolivia.

Pemerintah juga memberikan jaminan dukungan penuh masyarakat kepada pihak kepolisian dan militer yang bertugas. Bersamaan dengan ketegangan tersebut, ribuan perempuan Pribumi melakukan aksi jalan kaki melintasi La Paz pada Hari Ibu sebagai bentuk solidaritas untuk pekerja transportasi yang mogok.

Aksi yang dimulai awal Mei ini awalnya menuntut kenaikan gaji, stabilitas bahan bakar, dan manajemen ekonomi yang sehat dari serikat pekerja sebelum meluas menjadi pemberontakan skala besar. Guna meredam kemarahan massa, Paz sempat menawarkan solusi berupa pemotongan setengah gajinya sendiri serta pemberian ruang kebijakan bagi kelompok Pribumi.

Artikel terkait

Rekomendasi