Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan respons terhadap temuan PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daop 1 Jakarta mengenai keberadaan 130 titik pelintasan kereta api tanpa palang pintu dan penjaga di wilayah ibu kota pada Sabtu (2/5/2026).
Pramono menjelaskan bahwa regulasi pengelolaan jalur rel kereta api merupakan domain penuh dari pihak KAI, sehingga Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak memiliki otoritas langsung untuk melakukan pengaturan secara mandiri di area tersebut.
"Untuk lintasan rel kereta api itu memang menjadi tanggung jawab atau kewenangan dari KAI," ucap Pramono, Gubernur DKI Jakarta saat ditemui di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat.
Meski otoritas berada di tangan KAI, Pramono memberikan penegasan bahwa jajarannya tetap membuka peluang untuk berkolaborasi dalam menjaga keselamatan warga di titik-titik rawan tersebut jika dibutuhkan.
"Sehingga dengan demikian Pemerintah DKI Jakarta kalau kemudian ada penugasan yang diberikan, kami akan dengan senang hati untuk memberikan support kepada KAI," ujar Pramono, Gubernur DKI Jakarta.
Dilansir dari Megapolitan, data mengenai banyaknya perlintasan ilegal atau tanpa pengawasan ini menjadi perhatian serius karena risiko kecelakaan yang tinggi bagi pengguna jalan yang melintas setiap harinya.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno sebelumnya juga memberikan atensi terhadap isu pelintasan sebidang ini dengan rencana melakukan tinjauan menyeluruh terhadap titik-titik yang belum memiliki penjagaan resmi.
Langkah konkret yang saat ini tengah ditempuh pemerintah daerah adalah mempercepat proyek infrastruktur berupa pembangunan jalan layang di kawasan Latumenten, Jakarta Barat, guna memisahkan arus kendaraan dengan jalur kereta.
Pemerintah juga sebenarnya memproyeksikan pembangunan struktur serupa di Bintaro, namun rencana tersebut masih terkendala oleh proses pembebasan lahan dan koordinasi dengan warga setempat yang telah berlangsung cukup lama.
"Sebetulnya ada dua flyover yaitu daerah Bintaro, cuma Bintaro kayaknya masih ada permasalahan dengan masyarakat. Sementara yang saya tahu Bintaro ini cukup lama sosialisasinya, tapi Latumenten ini sedang kita lakukan pembangunan. Untuk hal yang lain tentu kita akan melakukan evaluasi, itu pasti," kata Rano, Wakil Gubernur DKI Jakarta di Balai Kota Jakarta pada Rabu (29/4/2026).
