Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menginstruksikan pemberdayaan seluruh infrastruktur sosial di tingkat wilayah untuk menekan jumlah Rukun Warga (RW) kumuh di Jakarta pada Selasa (19/5/2026). Langkah strategis ini diambil menyusul penurunan signifikan jumlah kawasan permukiman kumuh dalam beberapa tahun terakhir.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dilansir dari Media Indonesia, jumlah RW kumuh di wilayah Jakarta tercatat mengalami penurunan dari 445 RW pada 2017 menjadi tinggal 211 RW pada tahun ini.
"Saudara-saudara sekalian, seperti yang dua minggu lalu disampaikan Kepala BPS Pusat, bahwa RW kumuh di Jakarta ini mengalami penurunan yang sangat signifikan. Dari 445 di tahun 2017 menjadi 211 di tahun ini," kata Pramono Anung, Gubernur DKI Jakarta.
Pramono menegaskan bahwa tren penurunan tersebut harus tetap dipertahankan secara berkelanjutan agar sisa kawasan permukiman yang masih masuk dalam kategori kurang sehat dapat segera diatasi.
"Nah tentunya saya ingin RW kumuh ini juga mengalami penurunan. Bagaimana caranya? Maka infrastruktur yang dimiliki oleh Pemerintah DKI Jakarta, ada Jumantik, ada Dawis, ada PKK, dan sebagainya, ada RT RW. Saya minta untuk diberdayakan membantu agar tempat-tempat yang masih dianggap sebagai RW kumuh bisa ditangani," ujar Pramono Anung, Gubernur DKI Jakarta.
Upaya perbaikan lingkungan ini dinilai tidak dapat bertumpu pada jajaran pemerintah daerah semata melainkan membutuhkan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat dan aparatur lokal.
Pramono juga meminta jajaran wali kota serta bupati di lingkungan Pemprov DKI Jakarta untuk memperkuat koordinasi dengan unsur warga di lapangan demi mempercepat pemerataan program penataan wilayah.
"Dan mereka akan berkoordinasi bekerja sama dengan para kepala daerah, wali kota dan bupati yang ada," kata Pramono Anung, Gubernur DKI Jakarta.
Selain pemberdayaan kader sosial, fasilitas kesehatan tingkat lingkungan seperti puskesmas pembantu dinilai memiliki peran strategis dalam memperbaiki kualitas hidup masyarakat di kawasan padat dan rentan.
