Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung melantik sebanyak 891 aparatur sipil negara (ASN) dari eselon 2, 3, dan 4 di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada Rabu (20/5/2026).
Langkah penyegaran organisasi pemerintahan daerah ini dilakukan di Balai Kota Jakarta dengan menyasar posisi pejabat struktural demi mengoptimalkan kinerja birokrasi. Informasi mengenai pelantikan massal tersebut dilansir dari Megapolitan.
Prosesi pengambilan sumpah jabatan ini sengaja diselenggarakan pada sore hari bertepatan dengan jadwal implementasi kebijakan penggunaan moda transportasi massal bagi para pegawai daerah. Selain itu, seluruh aparatur yang mengikuti prosesi ini diwajibkan mengenakan busana adat Betawi.
ÔÇ£Jadi nanti ada dilantik, jumlahnya cukup banyak. Bukan hanya eselon 2, tapi lebih banyak eselon 3 dan Eselon 4 mungkin 891,ÔÇØ kata Pramono, Gubernur DKI Jakarta.
Pihak pemerintah daerah memang sengaja memilih hari Rabu sebagai momentum pelantikan agar selaras dengan gerakan menggunakan fasilitas kendaraan umum serta pelestarian budaya lokal melalui pakaian tradisional.
ÔÇ£Memang nanti sore seperti biasa hari Rabu. Kenapa hari Rabu? Karena saya sengaja dalam melantik itu biasanya hari Rabu supaya ASN yang dilantik naik transportasi umum memakai identitas Betawi, ujung serong, encim, dan sebagainya,ÔÇØ kata Pramono, Gubernur DKI Jakarta.
Pengisian ratusan posisi ini diprioritaskan demi menghapus status pejabat pelaksana tugas yang sudah berlangsung lama pada beberapa pos strategis. Pemprov DKI Jakarta menilai efektivitas roda pemerintahan akan tercapai secara maksimal apabila setiap instansi dipimpin oleh pejabat definitif.
ÔÇ£Saya memang berkeinginan semua jabatan itu jangan sampai ada idle dan ada kosong. Karena organisasi itu tecermin bagaimana berjalan dengan baik, sudah tidak ada lagi Plt (Pelaksana Tugas),ÔÇØ tutur Pramono, Gubernur DKI Jakarta.
Pramono menambahkan bahwa percepatan pemenuhan formasi jabatan yang lowong menjadi salah satu fokus utama dalam masa kepemimpinannya saat ini agar tidak menghambat pelayanan publik.
ÔÇ£Hampir selama kepemimpinan saya tidak ada PLT lagi, semua begitu ada kekosongan jabatan itu langsung diisi,ÔÇØ kata Pramono, Gubernur DKI Jakarta.
