Presiden Prabowo Subianto memberikan sinyal kuat untuk menurunkan potongan tarif aplikasi ojek online (ojol) dari 20 persen menjadi 10 persen. Rencana kebijakan ini diungkapkan oleh Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, setelah bertemu Presiden pada Selasa (28/4/2026).
Langkah penurunan potongan penghasilan pengemudi tersebut dinilai sebagai upaya negara untuk merespons tuntutan para pekerja sektor informal. Sebagaimana dilansir dari Nasional, pemerintah berkomitmen untuk merealisasikan perubahan skema pemotongan tarif ini dalam waktu dekat guna meningkatkan pendapatan bersih para mitra pengemudi.
"Presiden akan memutuskan bahwa harapan kawan-kawan ojol mengenai pemotongan tarif 10 persen, bukan lagi 20 persen, akan dijalankan oleh negara," kata Said Iqbal, Presiden KSPI dalam konferensi pers daring, Rabu (29/4/2026).
Implementasi kebijakan ini ditegaskan bukan lagi sekadar rencana tanpa kepastian. Said menyebut pemerintah tengah menyiapkan langkah-langkah teknis agar aturan baru tersebut dapat segera diberlakukan secara luas.
"Ini bukan lagi sebuah utopia atau mimpi, tapi akan segera direalisasikan," lanjut Said Iqbal, Presiden KSPI.
Selain masalah tarif, pertemuan tersebut juga membahas rencana intervensi pemerintah terhadap perusahaan aplikator seperti Gojek, Grab, dan Shopee. Pemerintah diproyeksikan akan masuk dalam kepemilikan saham perusahaan melalui BP Danantara, seperti yang telah dilakukan pada GoTo.
Keterlibatan pemerintah dalam struktur kepemilikan saham dianggap krusial untuk memperkuat posisi tawar negara. Dengan status sebagai pemegang saham, pemerintah memiliki legitimasi hukum untuk mengarahkan kebijakan internal perusahaan aplikator demi kepentingan publik.
"Dengan ikut sertanya pemerintah dalam kepemilikan aplikasi ojek online, baik roda dua maupun roda empat maka Danantara sebagai kepanjangan tangan pemerintah akan bisa mengintervensi kebijakan aplikator," tegas Said Iqbal, Presiden KSPI.
Pengumuman resmi mengenai kebijakan penurunan tarif ini diperkirakan akan disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Momen peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day menjadi waktu yang paling memungkinkan untuk peresmian aturan tersebut.
"Itu cita-cita Presiden dalam waktu dekat ini atau mungkin nanti saat May Day di Monas mungkin akan disampaikan. Jadi ada keberpihakan negara ada keberpihakan Presiden Republik Indonesia kepada kawan-kawan ojol yang jumlahnya jutaan orang," pungkas Said Iqbal, Presiden KSPI.
