Presiden Prabowo Subianto menyatakan komitmennya untuk menindak tegas seluruh pejabat pemerintah yang terbukti melakukan penyelewengan jabatan serta penyalahgunaan uang rakyat. Sikap tegas tersebut disampaikan Kepala Negara saat memberikan arahan dalam peresmian Museum Marsinah di Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur, pada hari Sabtu, sebagaimana dilansir dari Media Indonesia.
Langkah penegakan hukum ini akan menyasar siapapun yang melakukan pelanggaran, tanpa memandang latar belakang kedekatan hubungan dengan dirinya. Presiden mengaku kecewa lantaran sejumlah figur yang telah diberikan kepercayaan dan mandat penting justru menyalahgunakan kewenangan demi kepentingan pribadi setelah resmi menduduki posisi tersebut.
ÔÇ£Saya geleng-geleng kepala, sedih saya bahwa tiap hari saya dapat laporan pejabat-pejabat yang nyeleweng,ÔÇØ ujar Presiden Prabowo Subianto.
Kekecewaan mendalam dirasakan oleh Kepala Negara karena para pejabat yang telah dibina dan diberikan kehormatan untuk memimpin institusi publik justru terlibat dalam praktik lancung. Laporan mengenai tindak pidana korupsi ini terus mengalir ke meja presiden melalui hasil pemeriksaan resmi dari lembaga pengawas negara.
ÔÇ£Saya sedih orang yang saya angkat, orang yang saya bina, orang yang saya kasih kehormatan diberi jabatan yang penting, begitu dia menjabat nyeleweng, nyuri uang rakyat,ÔÇØ kata Presiden Prabowo Subianto.
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menjadi instansi yang rutin memberikan laporan berkala mengenai hasil audit dan pemeriksaan terhadap kinerja para pejabat. Presiden menginstruksikan agar seluruh proses hukum dan pemeriksaan yang sedang berjalan tetap dilanjutkan secara objektif.
ÔÇ£Tidak ada, enggak ada, mau orang Prabowo, bukan orang Prabowo, dekat sama saya, ya tidak ada urusan. Kalau ada indikasi terus periksa,ÔÇØ tegas Presiden Prabowo Subianto.
Integritas dan prinsip kehati-hatian menjadi poin utama yang ditekankan bagi setiap individu yang mengemban amanah publik demi menjaga pertanggungjawaban kepada negara dan rakyat. Sikap tanpa kompromi ini juga diberlakukan secara internal terhadap kader Partai Gerindra yang tersangkut persoalan hukum, terbukti dengan adanya kader yang kini telah diproses serta ditahan.
Pembersihan institusi dari praktik korupsi dan kegiatan ilegal kini diwajibkan bagi seluruh aparat pemerintah di bawah kepemimpinan pimpinan instansi masing-masing.
