Presiden Prabowo Subianto akhirnya angkat bicara mengenai kasus dugaan korupsi yang menyeret mantan pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN). Ia menceritakan langkah awal yang diambil saat pertama kali mendengar kabar miring mengenai penyimpangan di lembaga tersebut.
Kasus ini melibatkan mantan Kepala BGN, Dadan Hindayana, serta dua Wakil Kepala, Lodewyk Pusung dan Sonny Sonjaya. Ketiganya telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung terkait penyimpangan tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) tahun anggaran 2025-2026.
Respons Tegas Prabowo Terhadap Laporan Korupsi
Begitu menerima laporan indikasi korupsi, Prabowo segera bertindak dengan memanggil pimpinan lembaga pengawas keuangan negara. Ia menghubungi Kepala BPKP serta Kepala PPATK untuk melakukan kroscek mendalam terkait laporan yang diterimanya.
Prabowo menyampaikan hal tersebut dalam acara "Building Indonesia's Future Generations Through Nutrition" di SICC, Bogor, Rabu (3/6). Ia menegaskan pentingnya akurasi data sebelum mengambil keputusan besar terhadap para pejabat tersebut.
Keputusan untuk mencopot Dadan dan rekan-rekannya diakui Prabowo sebagai langkah yang sangat berat bagi dirinya. Hal ini dikarenakan mereka adalah orang-orang pilihan yang sebelumnya dipercaya dan diberikan tanda kehormatan oleh negara.
Namun, Prabowo menegaskan bahwa integritas program Makan Bergizi Gratis jauh lebih penting daripada hubungan personal. Program ini dirancang khusus untuk memperbaiki kualitas gizi anak-anak Indonesia yang sangat membutuhkan bantuan.
Daftar Pengadaan yang Menjadi Temuan Korupsi
Kejaksaan Agung menemukan adanya dugaan penggelembungan harga atau mark-up pada sejumlah proyek pengadaan di lingkungan BGN. Modus operandi yang digunakan meliputi ketidaksesuaian spesifikasi barang hingga pengelolaan anggaran melalui yayasan tertentu.
Berikut adalah rincian proyek pengadaan yang diduga menyimpang menurut data Kejaksaan Agung:- Pengadaan 21.801 unit motor listrik dengan total nilai anggaran mencapai sekitar Rp1 triliun.
- Pengadaan 32.000 pasang sepatu yang dinilai tidak sesuai dengan ketentuan teknis dan mengalami penggelembungan harga.
- Pengadaan lebih dari 31.000 unit komputer tablet yang ditemukan adanya indikasi mark-up anggaran.
- Pengadaan 5.400 unit televisi ukuran 75 inci yang prosesnya dianggap menyalahi prosedur dan ketentuan yang berlaku.
Data di atas menunjukkan skala penyimpangan yang cukup besar dalam tubuh lembaga yang baru dibentuk tersebut. Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi, menyatakan telah memiliki dua alat bukti kuat untuk menetapkan tersangka.
Peringatan Keras Bagi Mitra yang Bermain Dana Rakyat
Prabowo memperingatkan dengan tegas kepada seluruh pihak agar tidak menjadikan program MBG sebagai ladang mencari kekayaan pribadi. Ia meminta para mitra kerja untuk kembali ke jalan yang benar dan tidak menyalahgunakan dana masyarakat.
Presiden menegaskan tidak akan ragu untuk memperkuat aparat penegak hukum dalam mengusut tuntas siapa pun yang berani berbuat curang. Ia menantang pihak-pihak yang merasa bisa "mengakali" negara agar berpikir ulang sebelum bertindak.
Program Makan Bergizi Gratis tetap akan menjadi prioritas nasional meskipun diterpa isu korupsi pada level pimpinan puncaknya. Pemerintah berkomitmen menjaga transparansi agar bantuan nutrisi bagi generasi masa depan Indonesia tetap tersalurkan dengan tepat sasaran.
