Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa ketersediaan pangan merupakan fondasi utama kekuatan serta kedaulatan bangsa Indonesia yang menyangkut keberlangsungan hidup seluruh rakyat. Pernyataan tersebut disampaikan saat meresmikan operasionalisasi 1.061 Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih (KDMP) di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, pada Kamis (15/5), sebagaimana dilansir dari Media Indonesia.
Pemerintah menyatakan bahwa pangan tidak boleh hanya dipandang sebagai komoditas perdagangan biasa atau sekadar persoalan ekonomi semata. Kebijakan ini diambil demi mengamankan pasokan domestik di tengah dinamika global yang tidak menentu.
"Selalu saya katakan, pangan adalah masalah hidup dan mati suatu bangsa. Saya tidak memandang pangan sebagai sekadar komoditas. Pangan adalah masalah hidup suatu bangsa," tegas Prabowo.
Presiden kemudian memberikan apresiasi terhadap kinerja Kementerian Pertanian serta seluruh pihak terkait yang mampu mempercepat target pencapaian swasembada pangan nasional. Capaian sektor pertanian ini diakui telah melampaui ekspektasi awal yang ditetapkan oleh pemerintah.
"Saya beri tugas ke Menteri Pertanian dan semua timnya. Saya minta swasembada dalam 4 tahun. Mereka bisa hasilkan dalam 1 tahun. Saya terima kasih," ujarnya.
Sebagai pemimpin negara, Prabowo menyatakan dirinya memikul tanggung jawab penuh atas kecukupan pangan seluruh rakyat Indonesia. Langkah penguatan logistik ini disebutnya lahir dari filosofi militer dan pengalamannya dalam operasi tempur.
"Saya yang bertanggung jawab kalau bangsa ini lapar. Saya yang bertanggung jawab," ucapnya.
Kepala Negara mengibaratkan kedaulatan pangan seperti kesiapan logistik pasukan yang krusial sebelum menjalankan operasi pertahanan.
"Sebelum kita berangkat operasi, kita cek berapa beras yang kita punya. Kalau pasukan tidak ada beras, kalau pasukan tidak makan, tidak bisa perang," jelas Prabowo.
Keberhasilan Indonesia dalam menjaga stok pangan nasional kini mulai mendapatkan perhatian dari dunia internasional, bahkan beberapa negara mulai meminta pasokan beras global dari Indonesia. Terkait dinamika ekspor tersebut, kepala negara mengingatkan agar kebijakan luar negeri tetap mengutamakan kepentingan domestik dan cadangan nasional.
"Jangan nyetop, tapi jangan jual terlalu murah. Ingat, krisis bisa lama ini. Yang utama kita amankan rakyat kita dulu," tandas dia.
