Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk menuntaskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi puluhan juta penerima manfaat di seluruh Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan saat menghadiri peletakan batu pertama 13 proyek hilirisasi di Cilacap, Jawa Tengah, pada Rabu (29/4/2026), sebagaimana dilansir dari Kompas.
Kepala Negara mengungkapkan bahwa program ini telah menjangkau masyarakat luas meskipun ia menyadari adanya pihak-pihak yang merasa khawatir akan keberhasilan inisiatif tersebut. Prabowo memastikan pemerintah akan terus melakukan evaluasi terhadap setiap kekurangan yang ditemukan di lapangan selama pelaksanaan program berlangsung.
"Saudara-saudara kita sudah menghasilkan MBG puluhan juta dan kita akan teruskan sampai selesai. Banyak kekurangan kita selesaikan. Banyak yang takut ini berhasil," kata Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia.
Pemanfaatan hasil produksi lokal menjadi salah satu dampak nyata yang diklaim Prabowo telah dirasakan oleh sektor agraria. Ia menyoroti perubahan kondisi pasar bagi para petani yang sebelumnya sering mengalami kerugian akibat komoditas yang tidak terserap pasar atau dipermainkan oleh tengkulak.
"Petani-petani yang tadinya hasil panennya tidak terbeli. Begitu dia panen mangga, mangganya tidak diambil, rusak di kebun. Panennya tidak diserap. Tengkulak datang banting harga. Tidak mungkin rakyat kita sejahtera," ucap Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia.
Pemerintah menerapkan sistem penjamin pasar (off-take) untuk memastikan seluruh hasil panen petani dan nelayan dapat diserap oleh negara. Integrasi ini didukung dengan pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) serta dapur umum di tingkat desa yang juga berfungsi sebagai penggerak ekonomi lokal.
"Sekarang kita ubah. Hampir semua petani dan nelayan punya jaminan pasar off-take. Berapa yang dia hasilkan berapa itu pun akan diserap oleh bangsa Indonesia. Di tiap desa ada SPPG, ada dapur. Kalau ada kekurangan kita tindak," ucap Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia.
Proyeksi serapan tenaga kerja dari sektor ini diperkirakan mencapai 1,5 juta orang apabila 30 ribu unit dapur SPPG sudah beroperasi secara penuh. Selain itu, pengembangan Koperasi Merah Putih ditargetkan mampu membuka jutaan lapangan kerja baru bagi masyarakat di berbagai wilayah.
"Satu dapur menciptakan 50 orang bekerja. Kalau nanti sudah berjalan 30 ribu dapur, artinya 1,5 juta orang bekerja," ucap Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia.
Ekspektasi terhadap peran koperasi juga ditekankan sebagai pilar penguatan ekonomi nasional. Presiden menghitung potensi besar dari ribuan unit koperasi yang direncanakan akan segera beroperasi.
"Koperasi Merah Putih akan ada 81 ribu. Satu koperasi mempekerjakan 18 orang, (artinya) 80 ribu kali 18 Anda hitung sendiri, 1 juta sekian juga lebih," ucap Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia.
Transformasi kebijakan ini disebut sebagai upaya sistematis untuk memastikan kekayaan negara tidak mengalir keluar, melainkan didistribusikan kembali kepada masyarakat. Hal ini mencakup pula program-program strategis lainnya seperti pembangunan perumahan rakyat yang tengah dicanangkan pemerintah.
"Jadi, tadi itu adalah untuk mengembalikan arus kekayaan yang ke luar negeri, kita balikkan sekarang, kita gelontorkan ke rakyat," tutur Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia.
Prabowo mempertanyakan kritik yang muncul terkait kebijakan pengalokasian dana besar untuk kepentingan rakyat secara langsung. Menurutnya, tindakan pemerintah merupakan bagian dari tanggung jawab kepemimpinan dalam menyejahterakan warga negara.
ÔÇ£Apa yang salah? Apa yang salah kalau Presiden Republik Indonesia dan pemerintah yang dia pimpin ingin menggelontorkan uang kepada rakyatnya sendiri? Yang salah apa?ÔÇØ tutur Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia.
Mengenai pendanaan, Presiden menjelaskan bahwa sumber anggaran program kerakyatan berasal dari penghematan belanja negara. Uang yang berhasil diselamatkan dari potensi praktik korupsi kini direalokasikan untuk mendanai kebutuhan publik.
"Uang ini adalah uang yang kita hemat dari korupsi. Uang yang tadinya pasti dikorupsi kita tahan, kita realokasi, kita gelontorkan ke rakyat," tutur Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia.
Pemerintah mengeklaim berada pada jalur yang tepat dalam menjalankan kebijakan berbasis kepentingan rakyat. Prabowo menutup pernyataannya dengan menegaskan posisi moral pemerintah dalam pelaksanaan program-program tersebut.
"Saya merasa saya berada di jalan yang benar, kita berada di jalan yang benar, kita berada di pihak rakyat," tutur Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia.
