Presiden Prabowo Subianto menghadiri penyerahan hasil denda administrasi dan penyelamatan keuangan negara senilai Rp10,27 triliun di Kejaksaan Agung, Jakarta, pada Rabu (13/5/2026). Dana tersebut merupakan hasil kerja Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) dalam menindak pelanggaran aturan kehutanan.
Dilansir dari Investor Daily, pengembalian aset tersebut mencakup penyelamatan keuangan serta lahan seluas 2,37 juta hektare yang dikembalikan kepada negara. Presiden memproyeksikan angka penyelamatan ini akan melonjak signifikan pada periode mendatang berdasarkan laporan yang telah diterimanya.
Kepala Negara mengungkapkan adanya potensi penambahan dana sebesar Rp49 triliun yang akan diserahkan pada bulan depan. Prabowo menyebut nominal tersebut terdiri dari dana penertiban rutin serta temuan rekening tidak bertuan yang diduga milik pelaku tindak pidana.
"Para korupto atau para kriminal itu mungkin entah sudah lari dari Indonesia atau sudah meninggal, uangnya ketinggalan di rekening-rekening gak jelas, ya kan," ujar Prabowo, Presiden RI.
Presiden menekankan bahwa aset-aset yang sudah lama tidak terurus tersebut harus segera dialihkan fungsinya agar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas melalui kas negara. Langkah ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam membersihkan sektor keuangan dari praktik ilegal.
"Saya katakan, kalau sudah sekian tahun tidak diurus, dan sudah sekian tahun kita umumkan, umumkan, gak ada yang datang, ya sudah pindahin untuk rakyat. Jadi bulan depan kurang lebih akan ada 49 triliun," ujar Prabowo, Presiden RI.
Selama masa jabatannya, Presiden tercatat telah menyaksikan penyerahan uang hasil penindakan hukum oleh Kejaksaan Agung sebanyak empat kali. Ia mengaku merasa terhormat dapat melihat secara langsung hasil nyata dari upaya penertiban dan penyelamatan uang rakyat tersebut.
