Presiden Prabowo Subianto mencanangkan program pembangunan minimal satu juta unit rumah yang ditujukan untuk penyediaan hunian bagi kaum buruh sekaligus penciptaan lapangan kerja secara masif. Rencana tersebut disampaikan pada peringatan Hari Buruh Internasional di kawasan Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Jumat (1/5/2026).
Sebagaimana dilansir dari Kompas, realisasi pembangunan perumahan tersebut saat ini tercatat telah menyentuh angka 350.000 unit. Pemerintah memproyeksikan penyerapan tenaga kerja yang tinggi mengingat setiap unit rumah setidaknya membutuhkan lima orang pekerja selama masa konstruksi.
"Bayangkan, satu rumah butuh lima orang pekerja berarti tiap tahun mungkin kita bisa ciptakan jutaan lapangan kerja," ujar Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia.
Kepala Negara menegaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat target pembangunan yang telah ditetapkan pada tahun ini. Program ini dipandang sebagai solusi ganda bagi pemenuhan kebutuhan papan dan pengurangan angka pengangguran.
"Tahun ini sudah sampai 350.000 rumah, tapi sasaran kita adalah minimal 1 juta rumah, kita akan mulai tahun ini juga 1 juta rumah," lanjut Prabowo Subianto.
Lokasi pembangunan rumah-rumah tersebut akan diatur dalam bentuk klaster yang terintegrasi dengan kawasan industri guna memudahkan akses mobilitas pekerja. Selain itu, pemerintah berencana mengembangkan kota-kota baru yang terdiri dari ribuan unit rumah susun.
"Saya sudah rencanakan kita akan bikin kota-kota baru. Tiap kota mungkin terdiri dari 100 ribu rumah. Rumah susun 100 ribu," ujar Prabowo Subianto.
Kawasan hunian baru ini nantinya akan dilengkapi dengan berbagai fasilitas penunjang mulai dari sarana pendidikan, kesehatan, hingga transportasi umum seperti bus dan kereta ringan. Langkah ini diambil untuk meringankan beban biaya hidup buruh, terutama terkait pengeluaran sewa hunian.
"Nanti kita akan yakinkan saudara nanti akan miliki rumah tersebut. Jadi, yang tadi 30 persen untuk kontrak kita kurangi, itu adalah untuk kau cicil rumahmu sendiri," kata Prabowo Subianto.
Sebagai penunjang akses permodalan, Presiden juga telah memberikan instruksi kepada jajaran bank milik negara untuk memfasilitasi kredit rakyat. Kebijakan tersebut mencakup penetapan bunga rendah bagi masyarakat kecil agar kepemilikan hunian lebih terjangkau.
