Presiden Prabowo Subianto menyatakan komitmen tegas untuk memberantas praktik korupsi dan sistem ekonomi keserakahan atau greedinomics di Indonesia. Penegasan tersebut disampaikan dalam forum World Economic Forum (WEF) 2026 di Davos, Swiss, Kamis (22/1/2026), demi menjaga kedaulatan negara dari praktik bisnis predatoris.
Dilansir dari Investortrust, Kepala Negara menyoroti keberadaan pengusaha yang merasa mampu mengendalikan pejabat pemerintah melalui suap. Prabowo menekankan bahwa di bawah kepemimpinannya, praktik ilegal yang merusak tatanan hukum tersebut tidak akan mendapatkan ruang.
"Saya menyebutnya secara terbuka sebagai greedynomics, ekonomi keserakahan, ekonomi yang dipenuhi praktik-praktik rakus dan predatoris. Mungkin di banyak negara Anda pernah mengalami fase serupa, era para robber barons," kata Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia.
Prabowo menginstruksikan jajarannya untuk tidak gentar menghadapi ancaman dari para pengusaha yang meremehkan integritas pemerintah. Ia secara terbuka menantang pihak-pihak yang mencoba melakukan praktik suap terhadap para pejabat di kabinetnya.
ÔÇ£Saya menerima laporan bahwa dalam rapat-rapat mereka, ada yang mengatakan, ÔÇÿTidak apa-apa, tidak ada pejabat pemerintah yang tidak bisa dibeli.ÔÇÖ Saya tantang mereka yang berani suap di pemerintahan saya. Mereka akan terkejut,ÔÇØ tegas Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia.
Dalam kurun waktu satu tahun pertama masa jabatannya, pemerintah mengklaim telah melakukan tindakan hukum paling agresif dalam sejarah. Upaya ini mencakup penyitaan lahan ilegal dan penutupan operasional tambang tanpa izin yang merugikan negara.
Data pemerintah menunjukkan penyitaan sekitar 4 juta hektare lahan perkebunan serta pertambangan ilegal, ditambah pencabutan izin 28 korporasi yang melanggar hukum di kawasan hutan lindung.
ÔÇ£Ini adalah pelanggaran terang-terangan terhadap supremasi hukum," kata Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia.
Mantan Menteri Pertahanan ini juga melaporkan penutupan 1.000 tambang ilegal di berbagai wilayah. Meski demikian, laporan internal menunjukkan masih terdapat sekitar 1.000 tambang ilegal tambahan dan ratusan perusahaan lain yang diduga melakukan pelanggaran serupa.
ÔÇ£Maka saya berkata, apa yang bisa kita lakukan? Kita hanya bisa memiliki keberanian untuk menegakkan hukum. Tidak boleh ada kompromi. Tidak boleh ada kemunduran,ÔÇØ tegas Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia.
Penegakan supremasi hukum dipandang sebagai landasan utama untuk menarik investor global. Prabowo menyatakan bahwa kejujuran dalam pelayanan publik merupakan tuntutan langsung dari rakyat yang harus dipenuhi oleh pemerintahannya.
ÔÇ£Rakyat saya menuntut hal ini. Dan kami bertekad melayani rakyat dengan kejujuran,ÔÇØ kata Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia.
Kepastian hukum yang adil disebut menjadi syarat mutlak bagi terciptanya iklim investasi yang sehat di Indonesia. Tanpa jaminan hukum, para pelaku ekonomi global diyakini akan enggan menanamkan modalnya di tanah air.
"Hadirin sekalian, izinkan saya menegaskan, tidak ada iklim investasi tanpa kepastian hukum yang adil," kata Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia.
Prabowo mengibaratkan korupsi sebagai penyakit kronis yang harus diakui keberadaannya sebelum bisa disembuhkan secara total. Ia menyatakan bahwa tugasnya sebagai presiden adalah memastikan konstitusi tetap tegak tanpa pengecualian.
"Seperti halnya penyakit, kita harus berani mengakui dan menghadapi masalah ini. Saya tidak punya pilihan lain. Saya telah dilantik dan disumpah untuk menegakkan konstitusi dan supremasi hukum," kata Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia.
