Presiden Prabowo Subianto resmi menangguhkan operasional 1.030 unit layanan dapur dalam program unggulan Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah tegas ini diambil menyusul hasil inspeksi lapangan dan gelombang kritik masyarakat terkait kualitas layanan.
Dilansir dari Investortrust, penangguhan tersebut menyasar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menjadi pusat pengolahan makanan bagi para siswa di berbagai daerah. Pemerintah menegaskan bahwa skala besar program ini tidak boleh mengorbankan keamanan pangan.
Program MBG bukan sekadar inisiatif kesejahteraan sosial, melainkan upaya strategis untuk mengatasi masalah stunting dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Namun, peluncuran yang cepat sempat menghadapi kendala terkait higiene dan konsistensi kualitas makanan.
Saat memberikan keterangan di kediamannya di Hambalang pada Kamis, Presiden Prabowo menekankan bahwa kebijakan penangguhan ini adalah tindakan korektif. Beliau memastikan pemantauan terus dilakukan secara langsung melalui koordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN).
"Saya cek pribadi. Saya telepon Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), dan saya terus melakukan pengecekan silang terhadap data tersebut," ujar Prabowo.Presiden memberikan apresiasi atas pengawasan agresif yang dilakukan oleh Nanik S. Deyang selaku Wakil Kepala BGN. Gaya penegakan aturan yang tanpa kompromi melalui inspeksi lapangan rutin dianggap menjadi kunci perbaikan program ini.
"Dia sangat tegas. Tugasnya adalah melakukan inspeksi lapangan secara terus-menerus. Hingga saat ini, 1.030 unit telah ditangguhkan," tutur Prabowo.Penerapan Sertifikasi Ketat
Guna mencegah terulangnya masalah kualitas, pemerintah kini memperkenalkan rezim sertifikasi yang ketat bagi seluruh pengelola dapur. Setiap unit wajib lolos audit standar keamanan sumber air, suhu memasak, hingga sterilisasi peralatan dapur.
"Apa yang kami terapkan sekarang adalah sertifikasi," kata Presiden.Prabowo menambahkan bahwa unit dapur harus memenuhi kriteria higiene dan keamanan jika ingin tetap beroperasi dalam jangka panjang. Pengecekan mencakup detail teknis seperti cara merebus air hingga kelayakan wadah penyimpanan makanan.
"Jika dapur Anda ingin bertahan lebih dari beberapa bulan, Anda harus lulus sertifikasi higiene dan keamanan. Kami memeriksa air, cara merebusnya, wadah-wadahnyaÔÇösemua ada kriterianya. Jika tidak benar, kami tutup," tegas Prabowo.Menghapus Budaya Laporan ABS
Selain standar teknis, Presiden Prabowo berupaya mengubah budaya birokrasi dalam pelaksanaan program pemerintah. Beliau mengkritik kebiasaan laporan Asal Bapak Senang (ABS) yang sering kali menutupi kegagalan atau kendala nyata di lapangan.
"Laporan yang hanya menunjukkan hal-hal baik saja adalah budaya yang buruk," ujar Prabowo.Beliau menekankan pentingnya keberanian untuk menghadapi realitas di lapangan guna melakukan perbaikan yang diperlukan. Transparansi menjadi prioritas utama agar program ini dapat berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
Sebagai bentuk penguatan pengawasan, pemerintah mengundang partisipasi aktif dari masyarakat, termasuk kepala sekolah dan orang tua murid. Melalui kanal pengaduan langsung, pemerintah berharap tercipta jaringan pengawasan desentralisasi untuk memastikan program tetap bersih dan tepat sasaran.
