Presiden Prabowo Subianto meresmikan groundbreaking tahap kedua untuk 13 proyek hilirisasi lintas sektor dengan total nilai investasi mencapai Rp116 triliun di Cilacap, Jawa Tengah, pada Rabu (29/4/2026). Langkah strategis di bawah koordinasi Danantara ini bertujuan memperkuat nilai tambah sumber daya alam nasional.
Sebagaimana dilansir dari Ekonomi, agenda besar ini mencakup pembangunan fasilitas kilang gasoline, pengolahan batu bara menjadi Dimethyl Ether (DME), serta penguatan rantai industri baja dan nikel. Pemerintah juga fokus mengembangkan produk turunan dari komoditas sawit dan rempah-rempah sebagai bagian dari strategi kebangkitan ekonomi.
"Hilirisasi adalah jalan menuju kebangkitan bangsa. Indonesia harus berani dan mampu untuk mengelola sumber daya alam demi kepentingan rakyatnya sendiri," ujar Prabowo dalam groundbreaking proyek hilirisasi tahap II di Cilacap, Jawa Tengah pada Rabu (29/4/2026).
Meskipun pemerintah menunjukkan optimisme tinggi, sejumlah pakar memberikan catatan kritis terkait implementasi kebijakan tersebut di lapangan. Fokus utama kritik tertuju pada efektivitas penyerapan nilai tambah oleh masyarakat lokal dan arah transisi energi hijau.
Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi, menilai bahwa hilirisasi saat ini masih bersifat parsial dan belum membentuk ekosistem industri yang terintegrasi secara utuh. Ia mencontohkan sektor nikel yang dinilai masih sekadar proses smelterisasi tahap awal.
"Nah itu nilai tambahnya rendah dan pernah dihitung Faisal Basri, smelterisasi di Morowali itu pengusaha dari China. Indonesia sangat kecil sekali," ucap Fahmy kepada Bisnis.
Fahmy turut menyoroti ketimpangan antara peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di daerah industri dengan angka kemiskinan yang tidak kunjung turun signifikan. Baginya, indikator kesuksesan program ini harus terlihat nyata pada pembukaan lapangan kerja.
"Tanpa hal itu [hilirisasi] realisasinya tak akan memberikan nilai tambah bagi rakyat Indonesia," ucap Fahmy.
Kritik mengenai orientasi energi juga datang dari Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira. Ia berpendapat bahwa komposisi proyek tahap kedua ini masih terlalu didominasi oleh sektor berbasis bahan bakar fosil daripada energi terbarukan.
"Seharusnya hilirisasi yang didorong adalah bagaimana memenuhi komponen energi terbarukan di dalam negeri," kata Bhima.
Bhima memperingatkan bahwa fokus yang berlebih pada kilang minyak dapat memberikan sinyal negatif bagi investor ekonomi hijau global. Ia menyarankan agar pemerintah lebih selektif dalam mengalokasikan anggaran dan insentif fiskal untuk proyek prioritas.
"Nah ini harusnya bisa lebih selektif lagi memilih mana yang urgent dan kapasitas fiskalnya mampu mendorong itu gitu. Dan membuat sinyal kepada investor jangan bingung untuk lebih fokus pada hilirisasi tadi," jelas Bhima.
