Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan komitmennya dalam pemberantasan korupsi dengan mengizinkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk memeriksa pejabat yang diduga melakukan penyelewengan, meskipun oknum tersebut merupakan orang terdekatnya.
Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Negara saat memberikan sambutan di Desa Nglundo, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, pada Sabtu (16/5/2026), sebagaimana dilansir dari Nasional.
Langkah tegas ini diambil setelah Kepala BPKP dilaporkan merasa ragu dan gemetar ketika meminta izin untuk mengusut kasus hukum yang melibatkan lingkaran dalam presiden.
"Bagaimana apa yang harus saya buat? Kepala BPKP ya, Badan Pemeriksaan Keuangan Pemerintah datang ke saya agak gemeter. Karena yang dia laporkan diketahuilah bahwa itu beberapa orang itu dekat sama saya," kata Prabowo Subianto, Presiden RI.
Sikap hati-hati dari pimpinan lembaga pengawas tersebut muncul karena adanya kekhawatiran terkait posisi politik para terduga pelaku yang memiliki hubungan personal dengan kepala negara.
"Jadi dia minta petunjuk apa boleh diteruskan nggak pemeriksaan? Karena dia tahu ini dekat sama Presiden. Dia lihat saya hati-hati," sambung Prabowo Subianto, Presiden RI.
Merespons situasi itu, Presiden Prabowo menegaskan bahwa status kedekatan seseorang dengan dirinya tidak akan memberikan kekebalan hukum dari pemeriksaan keuangan negara.
"Teruskan pemeriksaan! Tidak ada (berhenti). Enggak ada, mau orang Prabowo, bukan orang Prabowo, dekat sama saya, enggak ada urusan. Kalau ada indikasi, terus periksa! Justru kalau diberi kehormatan harus lebih hati-hati dan lebih jaga ya," tutur Prabowo Subianto, Presiden RI.
Pihaknya menyayangkan masih adanya pemegang wewenang yang merasa kebal hukum serta menganggap tindakan penyelewengan mereka tidak akan terendus.
Pemanfaatan sistem digital dalam tata kelola pemerintahan saat ini disebut menjadi instrumen kuat yang membuat segala bentuk penyimpangan anggaran menjadi lebih mudah dilacak.
"Saya heran kalau hari gini mash ada yang nyoba-nyoba korupsi di aparat ya. Saya heran. Sekarang ada digital ya ada pemerintah ada macam-macam sekarang, pasti ketahuan," ujar Prabowo Subianto, Presiden RI.
Selain itu, Presiden mengekspresikan keprihatinan mendalam atas dampak sosial yang harus ditanggung oleh keluarga para pejabat yang terlibat dalam penyalahgunaan jabatan.
"Saya sedih, di ujung puncak karier, yang paling saya sedih adalah nanti anak dan istrinya. Tapi saya katakan jawaban saya kepada BPKP, tidak ada siapapun begitu menjabat jabatan negara jabatan berarti tanggung jawabnya kepada negara dan rakyat. Sudah enggak ada lagi," tegas Prabowo Subianto, Presiden RI.
