Pemerintah berkomitmen memberikan jaminan kemudahan bagi para nelayan domestik dalam memperoleh pasokan es batu hingga bahan bakar solar selama tiga tahun ke depan. Kebijakan strategis ini disampaikan langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto dalam rapat paripurna DPR RI di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Rabu (20/5/2026).
Langkah intervensi skala besar tersebut diambil guna mengatasi hambatan operasional yang selama ini membebani masyarakat pesisir, sebagaimana dilansir dari Nasional. Dalam agenda penyampaian Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) itu, kepala negara menyoroti persoalan logistik yang dihadapi nelayan.
"Sekarang nelayan-nelayan kita sulit mendapat es batu. Es batu saja mereka sulit untuk mendapatkan, apalagi solar yang mereka butuh. Pemerintah akan intervensi, akan melakukan upaya besar," kata Prabowo Subianto, Presiden RI.
Guna merealisasikan target tersebut, pemerintah mencanangkan program pengembangan infrastruktur pesisir secara bertahap. Otoritas eksekutif menetapkan target pembangunan 5.000 desa nelayan dalam kurun waktu tiga tahun mendatang, dengan target awal peresmian 1.386 desa nelayan pada tahun ini.
"Kita akan bangun dalam tiga tahun yang akan datang 5.000 desa nelayan. Tahun ini kita akan resmikan 1.386 desa nelayan," kata Prabowo Subianto.
Penyediaan sarana pendukung akan diintegrasikan langsung di setiap kawasan pesisir yang menjadi target program. Berdasarkan cetak biru kebijakan tersebut, setiap desa nelayan bakal dilengkapi dengan fasilitas fabrikasi es, ruang penyimpanan beku, hingga stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) modular.
"Kita akan menjamin tiap nelayan bisa punya es batu. Kita akan membikin instalasi pembuat es batu di tiap desa nelayan. Kita akan membikin ruang cold storage pendingin di setiap desa nelayan, dan kita akan bikin SPBU khusus untuk nelayan di setiap desa nelayan," ucap Prabowo Subianto.
Ketua Umum Partai Gerindra tersebut menegaskan bahwa penguatan sektor perikanan merupakan langkah krusial bagi kedaulatan maritim nasional. Pemberdayaan komunitas pesisir dinilai berbanding lurus dengan efektivitas pengawasan wilayah laut Indonesia.
"Para nelayan kita harus kita berdayakan karena mereka di ujungnya akan menguasai lautan kita," kata Prabowo Subianto.
Peningkatan taraf hidup para produsen pangan laut ini menjadi fokus utama dalam rancangan anggaran pertahanan ekonomi masyarakat. Sektor ini dianggap vital karena para pekerja perikanan bertaruh keselamatan demi menyuplai kebutuhan gizi masyarakat.
"Kita ingin nelayan-nelayan kita yang mempertaruhkan nyawa untuk menghasilkan protein untuk rakyat kita, pergi ke laut dengan perlengkapan yang baik dan aman, dan mendapatkan hasil tangkapan yang bernilai tinggi," pungkas Prabowo Subianto.
