Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menghadiri dan menyampaikan langsung pidato dalam rapat paripurna DPR mengenai Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN 2027 di Gedung DPR, Jakarta, pada Rabu (20/5/2026).
Langkah kepala negara yang datang langsung dalam penyampaian KEM-PPKF ini memecahkan tradisi tahun-tahun sebelumnya, karena agenda tersebut biasanya diwakili oleh Menteri Keuangan. Kehadiran Presiden Prabowo dalam rapat ini juga bertepatan dengan momen peringatan Hari Kebangkitan Nasional, seperti dilansir dari Nasional.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa kehadiran Presiden bertujuan untuk menyatukan visi seluruh elemen bangsa dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.
"Jadi Presiden ingin memanfaatkan momentum untuk sekali lagu kita menyatukan pandangan dan kekuatan sebagai satu bangsa terutama didalam menjalankan tugas menjaga perekonomian bangsa kita," ujar Prasetyo.
Prasetyo menambahkan bahwa pemilihan waktu pelaksanaan sidang tersebut juga bertepatan dengan sebuah momentum bersejarah bagi Indonesia.
"Kebetulan tanggal 20 hari kebangkitan nasional," kata Prasetyo.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad memberikan tanggapan mengenai keabsahan Presiden yang menyampaikan sendiri pengantar kebijakan ekonomi tersebut di hadapan anggota dewan.
"Kan sebenarnya para menteri itu mewakili Presiden. Sehingga kan tidak ada aturan yang kemudian membuat seorang Presiden... Bisa, kan bisa langsung," ujar Dasco.
Dasco menilai langkah yang diambil oleh kepala negara ini merupakan hal yang diperbolehkan dalam mekanisme tata negara.
"Itu boleh-boleh saja. Namanya ini pengantar untuk penyusunan APBN 2026," sambung Dasco.
Dasco juga mengonfirmasi bahwa kehadiran langsung seorang kepala negara dalam agenda penyampaian arah ekonomi ini menjadi peristiwa yang pertama kali terjadi.
"Saya baru cek tadi, mungkin ini baru pertama kali ya," imbuh Dasco.
Pelaksanaan agenda ini berbeda dengan awal tahun 2025, saat Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan KEM-PPKF RAPBN 2026 dan mematok target pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,2 sampai 5,8 persen.
"Laju pertumbuhan ini menjadi fondasi kuat untuk pertumbuhan hingga mencapai 8 persen dalam beberapa tahun ke depan dengan terus konsisten mencapai visi Indonesia Maju 2045," ujar Sri Mulyani.
