Presiden RI Prabowo Subianto menghadiri peringatan Hari Buruh Internasional di Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, pada Jumat (1/5/2026). Dalam kunjungannya tersebut, Kepala Negara menekankan pentingnya persatuan lintas partai politik demi memperjuangkan kesejahteraan kaum pekerja di seluruh Indonesia.
Kehadiran Presiden di lokasi tersebut dilansir dari Megapolitan melalui tayangan Kompas TV. Prabowo tampak didampingi oleh Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal serta sejumlah pejabat negara lainnya saat menyapa massa yang memadati kawasan Monas.
Suasana hangat menyelimuti awal pidato ketika Presiden menyapa Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dengan nada santai. Prabowo sempat berkelakar mengenai kemiripan nama panggilan mereka meski berasal dari latar belakang politik yang berbeda.
"Bowonya sama, partainya lain, enggak apa-apa," ujar Prabowo, Presiden RI.
Penegasan mengenai komitmen pemerintah terhadap kaum buruh disampaikan di hadapan para hadirin. Presiden menyatakan bahwa kepentingan para pekerja melampaui sekat-sekat ideologi partai politik tertentu.
"Untuk buruh tidak ada partai. Kita semua membela kepentingan buruh," kata Prabowo, Presiden RI.
Pada kesempatan yang sama, Presiden KSPI Said Iqbal memaparkan aspirasi kelompok pekerja secara langsung kepada Kepala Negara. Sebanyak 11 isu strategis disampaikan untuk menjadi perhatian dan ditindaklanjuti oleh pemerintah pusat dalam waktu dekat.
"Bapak Presiden yang kami hormati, kami membawa 11 isu yang mungkin bisa menjadi aspirasi," kata Iqbal, Presiden KSPI.
Salah satu poin krusial yang ditekan oleh Said Iqbal adalah percepatan payung hukum yang melindungi pekerja. Ia berharap regulasi tersebut dapat tuntas sebelum peringatan hari buruh pada tahun mendatang.
"Oleh karena itu, kami memohon dengan segala hormat, melalui May Day ini mudah-mudahan di May Day tahun depan Undang-Undang Ketenagakerjaan sudah disahkan dan melindungi kaum buruh di seluruh Indonesia," tegasnya Iqbal, Presiden KSPI.
Selain regulasi umum, KSPI menyoroti ancaman pemutusan hubungan kerja yang meningkat akibat gejolak ekonomi global. Pihaknya mendesak pengaktifan satuan tugas khusus untuk memitigasi dampak buruk bagi para karyawan di berbagai sektor industri.
"Perang telah mengancam PHK, Bapak, di depan mata. Oleh karena itu Satgas PHK yang Bapak dengungkan, mudah-mudahan bisa segera dideklarasikan," ujarnya Iqbal, Presiden KSPI.
Isu finansial terkait hak-hak pekerja juga menjadi materi tuntutan utama yang disampaikan di panggung Monas. Iqbal meminta pemerintah melakukan peninjauan kembali terhadap pemotongan pajak pada komponen pendapatan tertentu bagi buruh.
"Karena pesangon adalah pertahanan terakhir kaum buruh. THR juga tidak dikenakan pajak," kata Iqbal, Presiden KSPI.
Daftar tuntutan lainnya mencakup dukungan terhadap RUU Perampasan Aset, penurunan biaya aplikasi ojek daring, hingga perlindungan industri tekstil dan nikel. KSPI juga mengusulkan penghentian sementara ekspansi industri semen demi mencegah kelebihan pasokan yang berisiko memicu gelombang PHK massal.
