Presiden Prabowo Subianto berkomitmen penuh mendorong perubahan radikal dalam tata kelola penyelenggaraan ibadah haji demi memastikan kehadiran negara melayani jemaah secara maksimal. Langkah strategis ini dilansir dari Detikcom melalui penjelasan Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, di Bandara Jeddah pada Senin (18/5).
Perbaikan signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya diinstruksikan langsung oleh Presiden Prabowo kepada seluruh jajaran kementerian. Pesan khusus tersebut disampaikan menjelang keberangkatan tim ke urusan eksternal haji demi menciptakan sejarah baru.
"Pesan dari Presiden Prabowo sebelum saya berangkat, tahun ini harus menjadi sejarah baru pengelolaan dan tata kelola haji. Harus jauh lebih baik sebagai bukti kehadiran negara," kata Dahnil Anzar Simanjuntak, Wakil Menteri Haji dan Umrah.
Pembentukan Kementerian Haji dan Umrah secara mandiri serta revitalisasi menyeluruh pada fungsi kelembagaan menjadi bukti konkret tingginya komitmen politik Presiden. Atas dasar transformasi besar tersebut, Dahnil mengusulkan penyematan gelar kehormatan bagi Kepala Negara.
"Bagi kami, komitmen Presiden terhadap haji itu luar biasa tinggi. Saya sering menyebutkan di Kementerian Haji, harusnya Pak Prabowo ini diberi gelar Bapak Haji Indonesia," ujar Dahnil Anzar Simanjuntak, Wakil Menteri Haji dan Umrah.
Dorongan reformasi birokrasi dan operasional dari Presiden menjadi faktor utama yang memungkinkan dilakukannya perubahan sistemik dari hulu ke hilir.
"Karena perubahan-perubahan signifikan, beliau yang dorong kehadiran Kementerian Haji, kemudian fungsi-fungsinya direvitalisasi. Sebenarnya Pak Prabowo ini pantas kita sebut sebagai Bapak Haji Indonesia," kata Dahnil Anzar Simanjuntak, Wakil Menteri Haji dan Umrah.
